PKK Menjadi Elemen Penting Pembangunan

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) menjadi salah satu elemen penting dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah. Karena PKK mempunyai peranan yang vital dalam mendidik generasi penerus terutama dalam lingkup keluarga. Padahal, generasi penerus merupakan masa depan yang menentukan terhadap kemajuan maupun kemunduran pembangunan bangsa. Sehingga PKK diharapkan mampu menjadi elemen yang mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Untuk meraih dan mewujudkan pembangunan seperti yang telah direncanakan melalui kebijakan-kebijakan yang ada.
Demikian dikatakan Bupati Kulon Progo H. Toyo Santoso Dipo Sabtu (16/5), pada acara pelantikan Pengurus PKK Kabupaten Kulon Progo Periode 2008-2013 di Gedung Kaca komplek pemkab. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua TP-PKK Provinsi DIY Ny. Tri Harjun Ismaji, Ketua TP-PKK Kulon Progo Ny. Wiwik Ernawati, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan KB Drs. Krissutanto, Kepala SKPD serta pengurus PKK tingkat Kabupaten dan Kecamatan. Sebagai salah satu elemen penting, peran PKK menjadi berat dan penuh tantangan.

Untuk menjalankan fungsi tersebut, diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik. Yaitu, kerjasama dan koordinasi antar pengurus, koordinasi dengan pemerintah maupun berkoordinasi dengan masyarakat. “Dengan kerjasama dan saling berkoordinasi sebuah pekerjaan akan menjadi lebih mudah dan akan mendapatkan output yang baik pula,” katanya.
Para pengurus PKK Periode 2008-2013 yang dilantik, secara berurutan adalah Wakil Ketua I, II dan III, Ny. Tutik Ristina Mulyono, Ny. Suciati Kasdiyono dan Ny. Sri Sapta Rudatin Soim, Sekretaris, Wakil Sekretaris I dan II, Dra. Retno Hestriyani, Suparyanto, SKM, Siti Rohdiyati Agus Subagyo, Bendahara dan Wakil Bendahara, Ny. Budi Rahayu dan Ny. Win Sarjana. Pengurus dilengkapi dengan 4 Kelompok Kerja (Pokja) yang membidangi bidang-bidang tertentu yang juga turut dilantik dalam kesempatan tersebut. Sedangkan untuk Ketua, telah dilantik beberapa waktu yang lalu oleh Ketua PKK Provinsi DIY.

Selanjutnya, untuk memikul tanggung jawab yang dibebankan kepada PKK diperlukan sebuah keberanian selain kerjasama dan koordinasi. Karena dengan bekal keberanian Kepengurusan akan mampu untuk melakukan usaha-usaha serta menciptakan terobosan-terobosan dalam menjalankan fungsi dan peran PKK. Kebanyakan pengurus PKK yang didominasi kaum perempuan, masih kurang berani dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan, lanjutnya.

Di sisi lain, Bupati mengucapkan selamat kepada para pengurus yang telah dilantik. Dengan kepengurusan yang baru, PKK diharapkan mampu mendapatkan semangat kerja yang baru. Semangat yang bisa menjadi pemacu dalam mewujudkan peran dan fungsi PKK dalam mewujudkan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo.

WABUP SERAHKAN BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Wakil Bupati Kulonprogo Drs.H.Mulyono, Selasa (19/5) menyerahkan Bantuan Sosial Kemasyarakatan di Gedung Kaca Pemkab. Bantuan senilai Rp.192.650.000,- dari Pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2009 tersebut disalurkan kepada 101 Tempat Ibadah sejumlah Rp.90.500.000,- , 15 Pondok Pesantren senilai Rp.50.500.000,- , 22 Kegiatan Keagamaan Rp.10.400.000,-, LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an Rp.25 juta, Pembinaan Kafilah STQ/MTQ Rp.3.750.000,- Tak’mir Masjid Jami’Wates Rp.10 juta dan Koordinator Urusan Haji (KORUHA) Rp.2,5 juta.

Wabup Drs.H.Mulyono dalam sambutannya mengatakan pemberian bantuan ini merupakan salah satu komitmen dan kepedulian Pemkab dalam upaya memotivasi tumbuhkembangnya kegiatan masyarakat dalam bidang keagamaan, sebagai perwujudan dari rasa kebersamaan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah.

”Kiranya bantuan ini jangan dinilai dari besarnya nominal, namun hendaknya dilihat dari sisi kemanfaatannya dan kebersamaan. Oleh karenanya saya juga mengharapkan agar bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,”pinta Mulyono

.

Ditambahkan berkembangnya pembinaan bidang keagamaan yang secara terus menerus akan mempunyai dampak positif dalam memperkuat keimanan dan ketaqwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga moralitas bangsa semakin kokoh, hal ini merupakan salah satu wujud nyata menuju pembangunan manusia seutuhnya.

Mewujudkan Kemandirian Dengan Semangat Harkitnas

Menghadapi ketatnya persaingan global dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, diperlukan sebuah kemandirian untuk bisa terus bersaing. Dengan bekal kemandirian yang didasari dengan semangat dan etos kerja yang baik kita akan mampu terus bersaing dan berkompetisi dengan perkembangan zaman. Semangat tersebut bisa dijaga dan dipupuk melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas). Karena dengan semangat tersebut, bangsa kita telah menancapkan sebuah tonggak sejarah perjuangan bangsa untuk meraih kemajuan-kemajuan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Demikian dikatakan Wakil Bupati Kulon Progo Drs. H. Mulyono saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) Rabu (20/5), di Halaman Pemkab Kulon Progo. Upacara tersebut diikuti oleh Muspida, Pejabat-pejabat SKPD, karyawan pemkab dan undangan yang lainnya. ”Kita dituntut untuk bisa mewujudkan semangat tersebut kedalam realitas kehidupan. Menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, unggul dan sejahtera,” katanya. Untuk menjadi bangsa yang maju dan sejahtera, ada tiga komponen penting yang harus ada dan diwujudkan. Ketiga komponen tersebut adalah, kemandirian bangsa, meciptakan daya saing dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga komponen tersebut akan membentuk sebuah bangsa yang maju, unggul dan sejahtera, lanjutnya. Disisi lain, wabup menambahkan pentingnya kerjasama untuk meraih sebuah cita-cita pembangunan. Karena dengan kerjasama, semangat persatuan dan kesatuan, Harkitnas yang telah lebih dari 100 tahun akan memiliki arti lebih dalam membentuk sebuah bangsa yang kuat dan maju.

Dokter Merasa Tak Nyaman dengan Tuduhan Mal Praktik

Para dokter di Kulon Progo merasa tak nyaman dengan sering adanya tuduhan telah terjadi mal praktik atas kematian pasien saat dilakukan pengobatan. Karena sebenarnya pada semua pasien para dokter telah melakukan pengobatan dengan berdasar pada etika dan profesi kedokteran yang ada. Kalaupun kemudian terjadi kematian, itu lebih disebabkan karena kondisi pasien yang memang sudah tak tertolong. Demikian dikatakan ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kulon Progo dr Moerlani M Dahlan SpPD saat beraudiensi dengan Wakil Bupati Drs H Mulyono, Rabu (20/5) di gedung Joglo kompleks kantor pemkab. Dalam kesempatan itu Moerlani didampingi segenap Pengurus IDI Kulon Progo, sedang Wabup didampingi Assek I Drs H Sutedjo Wiharso dan kepala SKPD terkait. Audiensi dilakukan dalam rangka persiapan HUT IDI dan Hari Bhakti Dokter ke-101. Kalau hal seperti itu terjadi, tambah Moerlani, keluarga pasien langsung menuduh telah terjadi mal praktik, tanpa minta penjelasan rinci terlebih dulu. Tuduhan itu kemudian beredar di tengah masyarakat dan menjadi isu yang memojokkan rumah sakit yang bersangkutan. Oleh karenanya, mantan Direktur RSUD Wates itu berharap agar Pemkab Kulon Progo punya kebijakan tertentu untuk mengantisipasi terjadinya tuduhan seperti itu. Antara lain, dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap proses pelayanan kesehatan. Sehingga bila ada kasus kematian saat dilakukan pengobatan, masyarakat tidak serta merta mengindikasikannya sebagai mal praktik.
“Sebenarnya, kami sudah memiliki lembaga advokasi untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu. Beberapa dokter juga sudah menempuh pendidikan di bidang hukum kedokteran. Namun kalau sudah berhadapan dengan opini masyarakat, kami sering kesulitan untuk memberikan penjelasan tentang hal yang sebenanrnya terjadi,” keluhnya.
Menyinggung tentang Hari Bhakti Dokter ke-101, Moerlani menyatakan, pihaknya akan melaksanakan kegiatan berupa senam massal dan pengobatan gratis di Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang. Kegiatan itu akan didukung oleh seluruh anggota IDI Kulon Progo serta melibatkan masyarakat Banjararum dan sekitarnya.
Menanggapi keluhan Moerlani, Wabup mengatakan, saat ini masyarakat memang perlu pendewasaan dalam banyak hal, termasuk pemahaman tentang mal praktik. Namun, kata dia, hal itu tidak bisa dilakukan secara terpisah dari bidang yang lain.
“Pendidikan harus dilakukan pada semua aspek kehidupan. Kalau tingkat pendidikannya sudah tinggi otomatis pemahaman dan kedewasaan masyarakat terhadap semua hal akan meningkat. Termasuk pemahamannya terhadap sistem dan pelayanan kesehatan,” tutur Mulyono.

Mukhtamar Muhammadiyah ke-46 Digelorakan

Mukhtamar Muhammadiyah ke-46 yang akan digelar pada tanggal 3-8 Juli 2010 di Yogyakarta. Peristiwa itu memiliki arti tersendiri bagi segenap pengurus muhammadiyah khususnya, karena bertepatan dengan peringatan 100 Tahun Muhammadiyah. Mengingat begitu akbar peristiwa tersebut, saat ini rencana penyelenggaraan mukhtamar dan peringatan 100 tahun muhammadiyah telah mulai digelorakan. Hal ini merupakan langkah awal untuk mempersiapkan agar pada pelaksanaanya nanti bisa berjalan dengan baik sekaligus membawa nama baik untuk Provinsi DIY. Demikian dikatakan Ketua Panitia Mukhtamar Drs. Hery Zudianto Sabtu (23/5), saat beraudensi dengan Bupati Kulon Progo H. Toyo Santoso Dipo di Gedung Joglo komplek pemkab. Pada kesempatan itu, Drs. Hery Zudianto hadir bersama beberapa Panitia dan Pengurus Muhammadiyah Provinsi DIY dan diterima oleh Bupati bersama dengan beberapa pejabat pemkab seperti, Sekda Kulon Progo Drs. So’im, Assek I Drs. Sutedjo Wiharso, beberapa pengurus muhammadiyah dan undangan yang lainnya. Mukhtamar dan Peringatan 100 Tahun Muhammadiyah merupakan peristiwa bersejarah. Kerena 100 tahun lalu muhammadiyah ada dan dibentuk di Yogyakarta. Peristiwa itu akan diperingati lagi setelah 100 tahun eksis dan dilaksanakan juga di Kota Yogyakarta. “Sehingga momen tersebut adalah sebuah momen yang bersejarah dan kami berharap bisa menjadi gema yang semarak dan memberikan arti yang baik bagi muhammadiyah dan Provinsi Yogyakarta,” kata Hery Zudianto. Selanjutnya, audensi tersebut menjadi langkah awal untuk mengajak seluruh Kabupaten yang ada di Yogyakarta untuk ikut ambil bagian dalam pelaksanaan Mukhtamar dan Peringatan 100 tahun Muhammadiyah. Karena peserta mukhtamar akan datang dari seluruh Indonesia, bahkan ada undangan dari luar negeri. Kalau jumlah peserta mungkin hanya sekitar 5000 orang namun penggembiranya bisa dua kali lipat. Untuk itu, pelaksanaannya tidak mungkin hanya terpusat di kota namun akan kita bagi di 4 Kabupaten yang lain, lanjutnya. Diharapkan, Kabupaten Kulon Progo mampu dan siap untuk menjadi salah satu tempat digelarnya mukhtamar. Karena selain pelaksanaan, mukhtamar akan didukung dengan penyelenggaraan berbagai even pendukung seperti, sosialisasi potensi daerah, budaya dan bazar. Sehingga diharapkan yang datang bisa lebih menikmati apa yang disajikan dan yang menerima mendapatkan keuntungan. Sementara itu, Bupati Kulon Progo menerima rencana tersebut dan mengungkapkan bahwa Kulon Progo siap menjadi salah satu tempat berlangsungnya. Karena turut andil dalam Peringatan 100 Tahun Muhammadiyah merupakan sebuah kehormatan dan Kulon Progo ingin menjadi salah satu bagian sejarah tersebut. “Kabupaten Kulon Progo siap mendukung kelancaran acara dan menjadi bagian dari sejarah,” katanya. Selanjutnya, Bupati mendukung langkah-langkah untuk menggelorakan dan mempersiapkan diri dalam menyambut mukhtamar. Karena dengan persiapan yang semakin matang tentunya akan menghasilkan output yang baik. Diharapkan, Mukhtamar dan peringatan 100 Tahun Muhammadiyah bisa berjalan dengan baik dan lancar.

ASPEK KEGOTONG-ROYONGAN PATUT DILESTARIKAN

Bupati Kulonprogo H.Toyo Santoso Dipo mengatakan dalam rangka memperkuat kesadaran bersama terhadap pergeseran arah kebijakan pembangunan pada era reformasi dan otonomi daerah dengan mengedepankan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, diperlukan semangat kebersamaan yang kuat untuk maju yang didukung kesungguhan, ketekunan, keuletan, dan kesabaran dari seluruh pelaku pembangunan.

Hal itu diungkapkan Bupati pada acara Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Kabupaten Kulon Progo, Kamis (28/5) di balai desa Banjaroya, Kecamatan Kalibawang. Pencanangan dilakukan dengan pemukulan kentongan oleh Bupati. Hadir pada acara tersebut jajaran Muspida, segenap pejabat pemkab, kepala desa se Kecamatana Kalibawang dan tokoh masyarakat setempat.

Pembangunan masyarakat desa sebagai basis pembangunan daerah dan pembangunan nasional, tambah Toyo, perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan pemda, agar kesenjangan kehidupan masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan tidak semakin melebar yang dapat berimplikasi terhadap timbulnya kecemburuan sosial yang dapat mengarah kepada disintegrasi sosial bahkan disintegrasi bangsa. “Kearifan nilai-nilai sosial budaya lokal dalam aspek kegotong-royongan dan keswadayaan patut didayagunakan, dilestarikan dan dikembangkan, agar menjadi potensi efektif dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat desa,”tandasnya.

Lebih lanjut Bupati mengatakan, sejalan dengan tema BBGRM “Dengan Semangat Gotong Royong Kita Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Teknologi Tepat Guna, Program Keluarga Berencana dan Pembinaan Anak Menuju Indonesia Mandiri”, diharapkan warga masyarakat dapat mulai memanfaatkan teknologi tepat guna/teknologi sederhana dalam kehidupan sehari-hari sehingga akan semakin mengefisienkan penggunaan sumber daya alam dalam mengurangi ketergantungan pada peralatan-peralatan pabrikan. Dengan berkurangnya ketergantungan tersebut maka masyarakat akan semakin menunjukkan tingkat kemandiriannya.

Menurut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, Perempuan, dan Keluarga Berencana, Drs.Krissutanto, BBGRM tahun 2009 dilaksanakan secara serentak di setiap desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat seperti TP PKK, Karang taruna, RT/RW dan LPMD.

Dikatakan, sasaran kegiatan meliputi bidang kemasyarakatan, ekonomi, social budaya dan lingkungan.”Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini, Bupati dan kepala SKPD akan melakukan kunjungan kerja di setiap kecamatan,”imbuhnya.

Sementara itu Camat Kalibawang Drs.Suwarna mengatakan dalam rangka meningkatkan pembangunan sarana fisik di masyarakat, program pemkab stimulant semen agar dilanjutkan. Pembangunan sarana prasarana fisik dan non fisik di masing-masing desa seKecamatan Kalibawang yang bersumber dari APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, APBDES dan PNPM mampu menghasilkan swadaya masyarakat sebesar Rp.644.607.153,- , sedangkan bantuan semen 7.543 Zak swadaya masyarakat Rp.301.188.200,-.

Usai acara pencanangan, Bupati dan rombongan melakukan peresmian, pemberian bantuan dan peninjauan lapangan diantaranya, peresmian Gedung LKM Binangun , Mushola dan Pagar Kompleks Desa Banjaroya, Jalan aspal, Gapura Makam Giling, dan PAUD. Penanaman bibit Durian Menoreh, mencoba pemanfaatan Biogas, dan mengunjungi industri tenun Santa Maria Boro di kompleks Panti Asuhan.

PEMKAB KULON PROGO – FMIPA UI
Jalin Kerjasama Riset Bisnis

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo menjalin kerjasama dengan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia (FMIPA UI) Jakarta dalam pengembangan riset bisnis. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) oleh Bupati H Toyo Santoso Dipo dan Dekan FMIPA UI Dr Adi Basuki Riyadi MSc, Rabu (3/6) di gedung Joglo kompleks kantor pemkab.
Hadir dalam acara itu Kepala Pusat Sinergi Riset Bisnis (PSRB) FMIPA UI Dr Erlin, Wabup Drs H Mulyono serta kepala SKPD terkait. Kerjasama tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kegiatan riset dalam rangka pengembangan dan identifikasi potensi daerah.
Menurut Toyo, saat ini Kulon Progo sangat membutuhkan mitra untuk mempercepat pembangunan daerah. Karena Pemkab bertekad untuk tidak sekedar mengikuti zaman, namun akan menyongsong zaman agar tidak terringgal dari daerah lain.
Tekad itu, kata Toyo, memerlukan kegiatan riset yang intensif di berbagai bidang, termasuk bidang bisnis, yang memerlukan tenaga teknis yang pintar dan berpengalaman. “Kami melihat bahwa UI punya banyak tenaga ahli d bidang ini,” tandas Toyo.
Sementara, Adi Basuki Riyadi berharap agar kerjasama riset tidak hanya berorientasi untuk pembangunan fisik. Namun yang lebih penting adalah untuk pembangunan SDM. “Kalau orientasinya hanya fisik tidak akan banyak manfaatnya. Karena hasilnya akan statis dan tidak berdampak pada perkembangan masyarakat Kulon Progo sebagai pendukung utama pembangunan daerah,” katanya.

Menkes Dukung Pelayanan Antar Jemput

Menteri Kesehatan (Menkes) Republik Indonesia (RI) dr. Siti Fadilah Sapari mendukung upaya pelayanan Rumah Sakit dengan sistem antar jemput. Karena dengan pelayanan tersebut akan semakin memudahkan pasien mendapatkan pelayanan kesehatan dengan lebih cepat. Dengan sistem pelayanan tersebut pasien yang terkendala permasalahan transportasi akan semakin mudah ke tempat pengobatan. Ke depan sistem pelayanan antar jemput dari rumah sakit akan memudahkan pelaksanaan program peningkatan kesehatan masyarakat. Hal tersebut dikatakan oleh Menkes Sabtu (13/6), dalam acara peresmian Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin (BPRB) Aisyiyah di Krajan, Pleret, Panjatan. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Umum PP Aisyiyah Prof Dr. Chamamah Suratno, Wakil Bupati Drs. H. Mulyono, Ketua DPRD Kulon Progo Drs. Kasdiyono, Muspida, para pejabat dari SKPD terkait dan segenap pengurus dan anggota Aisyiyah Kulon Progo. Peningkatan pelayanan kesehatan guna menciptakan masyarakat Indonesia yang sehat merupakan satu kesatuan dari pembangunan nasional. Namun demikian, pelaksanaan program ini hendaknya juga mendapatkan dukungan dari masyarakat. ”Karena kemampuan dan kemauan dari masyarakat untuk hidup sehat merupakan elemen yang sangat penting dari usaha menciptakan kehidupan yang sehat,” katanya. Selanjutnya, Menkes mengharapkan pembangunan BPRB bisa menopang terwujudnya upaya untuk terus menurunkan angka kematian anak dan ibu melahirkan. Meskipun Kabupaten Kulon Progo memiliki angka yang sudah lebih baik dibandingkan dengan data untuk tingkat nasional. Misalnya, untuk angka kamatian ibu melahirkan, di Kulon Progo hanya 72 per 100.000 kelahiran sedangkan untuk angka nasional mencapai 228 per 100.000 kelahiran. Angka kematian bayi untuk Kulon Progo adalah 12 per 1.000 kelahiran dan angka secara nasional adalah 72 per 1.000 kelahiran. Di sisi lain, guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Depkes telah meluncurkan beberapa program kesehatan untuk masyarakat. Diantaranya, Program Desa Siaga, Poskestren, Mushola sehat, Program perencanaan persalinan dan program yang lain. Sedangkan bagi masyarakat kurang mampu, pemerintah juga telah meluncurkan program Jamkesmas. ”Bagi masyarakat Kulon Progo yang tidak mampu namun tidak masuk dan tidak memiliki kartu Jamkesmas silakan ditanyakan. Karena kami harapkan semua masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan secara baik,” lanjutnya. BPRB dibangun di atas tanah hibah seluas 13.200 m2 dan menghabiskan biaya sebesar Rp 772 juta. Termasuk dana bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp 250 juta yang terdiri dari, Rp 220 juta untuk bangunan fisik dan Rp 30 juta untuk peralatan kesehatan. Sementara itu, Wabup Drs. H. Mulyono mengharapkan agar BPRB bisa dipergunakan oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya. Karena pada prinsipnya pelayanan kesehatan secara baik adalah hak dari masyarakat dan masyarakat diharapkan mampu untuk menyambut kehadiran BPRB dengan ikut menjaga dan melestarikan. Disamping itu, prilaku untuk hidup sehat dari masyarakat juga diperlukan. Karena peningkatan derajat kesehatan masyarakat hanya akan tercipta bila didukung oleh perilaku hidup yang sehat dari masyarakat. ”Untuk itu, kesadaran untuk hidup dan berperilaku sehat dari masyarakat menjadi hal utama yang harus dilakukan untuk menciptakan kesehatan yang lebih baik.” katanya.

Tingkat Penderita Gangguan Jiwa Capai 140 Permil

Tingkat penderita gangguan jiwa di Indonesia tergolong tinggi. Berdasarkan Sensus Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 1995 mencapai 140 permil. Kondisi ini merupakan masalah serius yang dihadapi masyarakat dan pemerintah karena akan sangat berpengaruh terhadap penurunan produktivitas masyarakat.

Demikian dikatakan Direktur RS Grhasia dr Rohana Dwi Astuti dalam pencanangan Desa Banaran, Kecamatan Galur sebagai Desa Siaga Sehat Jiwa (DSSJ), Kamis (10/6) di balai desa setempat. Pencanangan tersebut Wabup Drs H Mulyono, Camat Galur Jumanto SH, Kepala SKPD terkait, Wakil Ketua TP PKK Hj Tutik Mulyono serta tokoh masyarakat.
Penurunan produktivitas pada penderita gangguan jiwa, tambah Rochana, dapat diminimasilir apabila mendapat perawatan yang baik oleh anggota keluarga yang lain. Sehingga penderita tidak perlu dirawat di rumah sakit, dan dapat menjalankan aktivitas sehari-hari seperti anggota masyarakat yang tidak terkena gangguan jiwa.
“Langkah yang diperlukan adalah memberdayakan masyarakat agar mampu merawat penderita jiwa tanpa harus kehilangan produktivitasnya. Selain merawat juga harus mmpu mencegah terjadinya gangguan jiwa baru dari masyarakat yang beresiko dengan penanganan yang tepat,” tandasnya.

Mengenai penetapan Desa Banaran sebagai DSSJ, Rochana menyatakan, karena desa tersebut memiliki jumlah penderita gangguan jiwa yang cukup tinggi. Dicontohkan, untuk Peduuhan Kenteng dengan jumlah penduduk 200 jiwa terdapat 7 penderita gangguan jiwa berat (psikotik) dan 52 penderita gangguan jiwa ringan (neurotis).
“Untuk pelaksanaannya kami telah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat serta memberikan pelatihan bagi petugas Puskesmas dan kader kesehatan. Diharapkan masyarakat akan bertambah wawasan, kepedulian dan kemampuannya dalam menangani gangguan jiwa di desa setempat,” harap Rochana.

Sementara Mulyono mengharapkan agar masyarakat meningkatkan kesadarannya dalam turut menangani kasus penderita jiwa secara mandiri. Terutama bagi penderita di lingkungan keluarga. Karena biasanya keluarga merasa malu bila ada anggotanya yang terkena gangguan jiwa, sehingga segan untuk berobat.
“Bila masing-masing keluarga tahu dan sadar perlunya pengobatan, maka rasa malu itu akan hilang. Sehingga penderita akan mendapat pengobatan yang diperlukan dan kemudian sembuh,” tuturnya.

UKDW KERJASAMA DENGAN PEMKAB

Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo. Naskah kerjasama tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak yakni Pemkab oleh Bupati Kulonprogo, H.Toyo Santoso Dipo dan pihak UKDW oleh Rektor PDT Dr.Budyanto,Th.D di Gedung Joglo Bupati, Rabu (17/6).
Turut menyaksikan dari jajaran Pemkab, Kadinas Pendidikan Muh.Mastur,BA, Kabag Pembangunan Setda Nugroho,SE serta perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sedangkan dari UKDW Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) , Farsijana Adeney Risakotta,MSc,PhD Sekretaris LPPM Prihadi Benny W.

Naskah kerjasama yang berlaku 5 tahun tersebut menyebutkan Pemkab Kulonprogo dan UKDW Yogyakarta sepakat melakukan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan serta pemberdayaan potensi yang ada di Kabupaten Kulonprogo.
Rektor UKDW, Budyanto mengatakan kerjasama yang dilakukan dengan pemkab Kulonprogo merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dimana sebelumnya hampir beberapa tahun silam sampai sekarang para mahasiswa telah melakukan dengan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di wilayah kecamatan Kalibawang. Adanya kerjasama ini merupakan langkah awal untuk dapat lebih luas lagi usaha yang akan dilakukan dalam membantu Kulonprogo yang menguntungkan kedua belah pihak.

Sementara Bupati Kulonprogo H.Toyo Santoso Dipo, berharap agar kerjasama yang dilakukan tidak terbatas secara regional namun lebih spesifik. Dalam kesempatan tersebut Bupati menawarkan adanya program desa binaan, yang sekaligus dapat sebagai promosi gratis bagi Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

“Kalau bisa kerjasama dalam bidang tertentu, berani ndak misalnya mengambil satu desa menjadi Desa Binaan UKDW, kan sekaligus dapat menjadi promosi gratis dengan memasang papan nama, namun harus juga mau menanggung berhasil tidaknya program di desa tersebut, kalau berhasil kan merupakan prestasi bagi sekolah,” pinta Toyo.
Harapan tersebut seiring dengan telah dilakukannya kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada yang akan membangun Desa Mandiri Energi dengan memanfaatkan teknologi mikro hydro yang juga berada di wilayah perbukitan menoreh.