Oleh: Mawar | Mei 17, 2008

SYARAT-SYARAT BEBAS BERSYARAT

SYARAT-SYARAT BEBAS BERSYARAT
Penjelasan Kakanwil Dep Kum dan Ham Prop. DIY Ririn Jati perbawani SH M.Hum melalui Kabid Keamanan dan pembinaan Divisi Pemasyarakatan Kanwil Dep Hukum dan Ham DIY Drs. Tegfuh Basuki.dijelaskan sebagai berikut
Syarat-syarat bebas bersyarat, dasarnya; Surat keputusan menteri kehakiman RI No: M.01.PK.04-10 Th 1999. 2 februari 1929. Sayart ada 2 :
1.Substantif
2.Administratif
Substantif
1.Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana
2.Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif
3.Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat.
4.Masyarakat telah dapat menerima program pembinaan narapidana yang bersangkutan
5.Selama menjalani pidana narapidana atau anak pidana tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 bulan terakhir
6.Masa pidana yang dijalani; telah menjalani 2/3 darimasa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurang dari 9 bulan.
Administrasi
1.Salinan surat keputusan pengadilan
2.Surat keterangan asli dari kejaksaan bahwa narapidanma yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya
3.Laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas ) dari balai pemasyarakatan tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana.
4.Salinan (daftar huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari kepala lembaga pemasyarakatan.
5.Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari kepala lembaga pemasyarakatan.
6.Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti; pihak keluarga, sekolah, intansi pemerintah/swasta dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa.
7.Surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di Lapas tidak ada Psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter puskesmas atau rumah sakit umum.
8.Bagi narapidana atau anak pidana WNA diperlukan syarat tambahan :
a.Surat keterangan sanggup menjamin kedutaan besar/ konsulat negara orang asing yang bersangkutan.
b. Surat rekomendasi dari kepala kantor imigrasi setempat.
Penilai : Kepala Lapas
Penentu : Kalapas mengirimkannya ke kantor wilayah.
Prosedur : Tatacara pemberian ijinnya pemberian ijin kepada Napi melalui tahab-tahab sebagai berikut :
1.Usul pembebasan bersyarat dibahas dalam sidang Tim pengamat pemasyarakatan (TPP) Lapas dengan mempelajari hasil pembinaan Narapidana selama menjalankan pidana termasuk hasil program asimilasi, syarat-syarta substantif dan administratif serta dengan mempertimbangkan hasil Linmas yang dibuat oleh Bapas.
2.Apabila sidang TPP Lapas dapat menyetujui usul tersebut pada angka I, maka TPP mengajukan kepada Kalapas
3.Kalapas wajib segera meneliti dan mempercayai usul tersebut pada angka 2 dan apabila disetujuai, amak kalapas segera meneruskan kepada kantor wilayah Departemen Hukum dan Ham setempat, lengkap dengan persyaratan administratif
4.Kepala wilayah Departemen Hukum dan Ham setempat wajib segera meneliti dan mempelajari usul kalapas tersebut seperti butir 3 dan setelah memperhatikan hasil sidang TPP kanwil Departemen Hukum dan Ham, maka kepala kanwil, dapat:
a.Menolak usul Kalapas dan dalam jangka 14 hari sejak usul diterima segera menyampaikan surat penolakan disertai alasan-alasannya kepada Kalapas serta tembusannya disampaikan kepada direktur jenderal pemasyarakatan.
b.Menyetujui usul Kalapas dan dalam jangka waktu 14 hari sejak usul diterima segera meneruskan kepada direktur jenderal pemasyarakatan.
5.Dirjen Kemasyarakatan wajib segera meneliti dan mempelajari usul Kakanwil Departemen Hukum dan Ham dengan memperhatikan pertimbangan hasil sidang TPP direktoratjenderal pemasyarakatn, maka dalam jangka waktu 30 hari sejak usul diterima Dirjen pemasyarakatan dapat :
a.Menolak usul kepala Wilayah Departemen Hukum dan Ham dengan disertai alasan-alasannya kepada kakanwil Departemen Hukum dan Ham dengan tembusan disampaikan kepada Kalapas yang bersangkutan
b.Menyetujui usul Kakanwil Departemen Hukum dan Ham dan segera menerbitkan keputusan pembebasan bersyarat dimaksud.

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: