Oleh: sururudin | April 13, 2011

MENCERMATI POKOK-POKOK UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA

MENCERMATI POKOK-POKOK UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA

1.       Pengertian

  • Fidusia

Fidusian berasal dari kata “Fides” yang berarti kepercayaan

  • Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia berasal dari hokum romawi, yaitu suatu lembaga dengan jaminan dengan nama

-Fidusia cum creditore contracta, artinya hak milik atas suatu benda diserahkan sebagi jaminan dengan janji bahwa ia akan menyerahkannya kembali kepada debitor bila utangnya telah dibayar lunas.

-Fidusia Cum amico contracta, artinya suatu benda yang dititipkan kepada seseorang teman dengan janji benda tersebut akan dikembalikan bila si pemilik benda kembali dari perjalanannya.

Dasarnya sama dengan lembaga trust

-jaminan Fidusia yang dimaksud dalam UU No 42/1999 adalah Fidusia cum creditore contracta

2.       DIFINISI

1.       Fidusia (ps. 1 angka 1)

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

2.       Jaminan Fidusia (JF) pasal 1

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang no4/1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan pelunasan utang tertentu, yang memberikankedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

3.       Hakekat jaminan Fidusia

  • Pengalihan hak kepemilikan atas sesuatu benda
  • Berdasakan kepercayaan
  • Benda tetap dalam penguasaan pemberi fidusia

Pengalihan tersebut dilakukan dengan cara constitutum possessorium/verklaring van houderschap

4.       Sifat Jaminan Fidusia

  • Agunan atas kebendaan / jaminan kebendaan(Zakerlijke Zekerheid, security in rem) (Ps.1 angka 2 jaminan Fidusia diberikan sebagai agunan bagi pelunasan utang)

Memberikan kedudukan yang didahulukan kepada penerima fidusia (Ps 27 UUJF)

  • Perjanjian ikutan atau accesoir dari suatu perjanjian pokok (Ps 4 UUJF)

-Akibatnya jaminan fidusia hapus demi hokum bilamana utang yang dijamin dengan jaminan fidusia hapus (Ps 25 ayat (1) UUJF

5.Obyek Jaminan Fidusia

  • Benda apapun, baik berwujud maupun tdk berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat dimiliki dan hak kepemilikannya dapat dialihkan yang tak dapat dibebani dengan hak tanggungan (ps. 1 angka 4)
  • Benda-termasuk piutang (ps 9 ayat (1)
  • Benda-Yang sudah dimiliki pada saat dibuatnya jaminan fidusia, juga benda yang diperoleh kemudian.Pebebanan jaminan atas benda yang diperoleh kemudian tdk perlu dibuat jaminan fidusia tersendiri (Ps 9 ayat (2)

5.       Ruang lingkup UUJF

  • Meliputi setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan Fidusia)
  • Tidak berlaku terhadap:

-Hak tanggungan yang obyeknya tanah dan bangunan yang wajib di daftar;

-Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor 20 M3 atau lebih;

-Hipotek atas pesawat

-Gadai

  • Catatan

Penjelasan Ps. 3 ayat (1) bangunan diatas tanah milik orang lain dapat dibebani dengan jaminan fidusia berdasar UU No.4/1996 dapat dijadikan obyek jaminan fidusia.

6.       Subyek jaminan Fidusia

  • Pemberi Fidusia

-Perorangan (natural person)

- Korporasi (legal person)

  • Penerima Fidusia

-Perorangan (natural person)

-Korporasi (legal person

7.       Bentuk akta Jaminan Fidusia

  • Akta notaries
  • Dalam bahasa Indonesia
  • Catatan :

Bentuk akta jaminan Fidusia (AJF) bersifat imperative atau memaksa; tidak bisa dikesampingkan.

8.       Isi Akta Jaminan Fidusia

  • Hari, tanggal, dan waktu pembuatan akta
  • Identitas pemberi Fidusia dan penerima Fidusia, meliputi :

Nama lengkap, agama, tempat tinggal, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan

  • Data perjanjian pokok, yaitu :

-Macam perjanjian;

-Utang yang dijamin dengan fidusia

9.       ISI AKTA JAMINAN FIDUSIA (Lanjutan)

  • Uraian mengenai benda obyek jaminan fidusia;

-Identifikasi benda tersebut

-Penjelasan surat bukti kepemilikannya

  • Bagi benda inventory (benda persediaan) yang selalu berubah-ubah atau tetap

-Jenis benda;

-Merk benda; dan

-Kualitas benda

  • Nilai Penjaminan
  • Nilai benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia

10.   Hal- Hal lain yang perlu ditegaskan dalam akta Jaminan Fidusia

-          Macam utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia :

-Utang yang telah ada

-Utang yang akan timbul kemudian hari/ kontinjen

Yang telah diperjanjikan dalam tugas tertentu

Misal : utang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan kreditur untuk kepentingan Debitur dalam rangka garansi Bank

Utang yang ada pada saat ekskusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi satu prestasi.

Misal : utang bunga atas pinjaman pokok  dan biaya lainnya yang jumlahnya dapat ditentukan kemudian.

11.   HAL-HAL LAIN YANG PERLU DITEGASKAN DALAM AKTA JAMINAN FIDUSIA (Lanjutan)

-          Siapa yang menerima fidusia

-Satu penerima Fidusia

-Lebih dari satu penerima Fidusia apabila dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium

-Kuasa dari penerima Fidusia : orang yang mendapat kuasa khusus dari penerima Fidusia untuk mewakili kepentingannya dalam penerimaan jaminan Fidusia dari pemberi Fidusia.

-Wakil dari penerima Fidusia : orang yang secara hokum dianggap mewakili penerima fidusia dalam penerimaan jaminan Fidusia, missal, wali amanat dalam mewakili kepentingan pemegang obligasi.

12. Hal-hal lain yang perlu ditegaskan dalam akta jaminan Fidusia (Lanjutan)

  • Jenis Benda jaminan Fidusia

a)      satu jenis benda; atau

b)      Lebih dari satu satuan jenis benda yang telah ada dan yang diperoleh kemudian

  • Apabila ada kekecualian Jaminan Fidusia yang meliputi

a)      Hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia

b)      Klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia diasuransikan

13.   Tanggung jawab atas Benda Obyek Jaminan Fidusia

  • Pemberian Fidusia bertanggungjawab atas semua akibat dan harus memikul resiko yang timbul berkenaan dengan pemakaian dan keadaan benda dimaksud (PS. 21 UUJF : Prinsip “droit de suite”)
  • Pengecualian prinsip droit de suite tak terdapat dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah benda persediaan dan hak kepemilikannya dialihkan dengan cara dan prosedur yang lazim berlaku dalam usaha perdagangan dan dengan memperhatikan persyaratan tertentu ( Ps 21 UUJF)

14.   Tanggung jawab Atas Benda Obyek Jaminan Fidusia

  • Pembeli benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia bebas dari tuntuan hokum, jika pembeli telah membayar lunas harga penjualan benda tersebut sesuai dengan harga pasar (Ps. 22)
  • Penggunaan, penggabungan, pencampuran, atau pengalihan benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia yang disetujui penerima Fidusia tidak berakibat ia akan kehilangan jaminan Fidusia atas benda tersebut (Ps 23 ayat (1)
  • Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis dari penerima Fidusia.(Ps.23 ayat (1) Pelanggaran diancam pidana penjara dan denda (Ps. 36) Konskwensi asas Constitutum possessorium.

15.   Ekskusi Jaminan Fidusia

  • Sertifikat  Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutor: putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap, artinya penerima Fidusia dapat langsung melaksanakan ekskusi melalui pelelangan umum atas obyek jaminan  fidusia tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

16.   Penerapan Ekskusi Jaminan Fidusia (Lanjutan)

  • Tatacara Pelaksanaan Ekskusi JF

Eksekusi dapat dilakukan dengan cara :

1.       Pelaksanaan Titel Eksekutorial

-dengan eigen machtige verkoop; langsung dapat menjual benda OJF tanpa melalui pengadilan

-Penjualan harus melalui pelelangan umum oleh kantor Lelang, serta mengambil peluang piutang   dari hasil penjualan.

17.   Penerapan Ekskusi Jaminan Fidusia (Lanjutan)

2.       Penjualan dibawah tangan dengan syarat

-berdasar kesepakatan pemberi dan penerima Fidusia

-Dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;

-Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

-diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan

18. Penerapan Ekskusi Jaminan Fidusia (Lanjutan)

Kewajiban Debitor

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda OJF

Dalam rangka pelaksanaan Ekskusi JF :

  • Pemberi Fidusia  wajib memberikan benda OJF kepada :

-Penerima Fidusia atau kantor lelang; atau

-Pembeli lelang

-Pembelian dibawah tangan

  • Apabila Pemberi Fidusia tidak menyerahkan  secara sukarela pada waktu ekskusi

-Penerima Fidusia berhak mengambil benda OJF;

-Apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang

18.   Penerapan Ekskusi Jaminan Fidusia (Lanjutan)

Penjelasan Ps. 30 mengintrodus : The Right to Repossess : hak memiliki kembali benda OJF, dengan acuan penerapan.

  • Memberi hak kepada penerima Fidusia untuk mengambil dan menguasai kembali benda OJF dari tangan pemberi Fidusia, apabila :

-Pemberi Fidusia cidera janji dan penerima Fidusia melakukan ekskusi,

-Pada saat ekskusi pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda JF dengan sukarela.

19. Penerapan Ekskusi Jaminan Fidusia (Lanjutan)

  • Memberi The Right to Reposses kepada penerima Fidusia sangat beralasan, antara lain :

-Pada dasarnya penerima Fidusia adalah pemilik hokum  atau pemilik sah atas benda OJF, sedang pemberi Fidusia hanya sebagai economic owner atau Benefical owner.

  • Bertujuan mengefektifkan dan menyederhanakan pelaksnaan ekskusi  JF, dan sekaligus member I  jaminan bagi pembeli atas penyerahan benda OJF.

Mengenai siapa dan apa yang dimaksud dengan meminta bantuan pihak berwenang dalam pelaksanaan The Right to Reposses

  • Bisa pihak POLRI atau
  • Pengabdian Negeri (PN) –melalui Ps. 200 (11) HIR

20.Penerapan ekskusi jaminan Fidusia (lanjutan)

  • Cara penjualan Benda OJF yang terdiri atas benda perdagangan atau Efek.

-Jika dapat dilakukan di pasar atu di bursa penjualan dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut; dan

-Harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

  • Larangan milik Beding

Ps. 33 melarang milik Beding

Tidak boleh dijanjikan memberi   hak atau kewenangan kepada pemberi Fidusia untuk memiliki benda OJF apabila debitor cidera janji

–Klausa demikian batal demi hokum, dianggap tidak ada

21. Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia (Lanjutan)

Debitor tetap bertanggung jawab atas Utang yang belum terbayar

  • Dalam hal eksekusi melebihi nilai jaminan

-Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan kepada pemberi fidusia

  • Apabila hasil Eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang

A. Debitor  tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar

B. Cara pemenuhan kekurangan :

-Tidak bisa langsung menjual ekskusi harta kekayaan debitor yang lain

-harus berpedoman pada Ps. 1131 KUHPdt dengan jalan melalui gugat perdata ke PN

-Dalam hal ini sangat beralasan PN menjatuhkan putusan UBV  berdasar Ps. 180 HIR

22.Kepailitan Pemberi dan Penerima Fidusia

  • Jaminan Fidusia menganut prinsip “droit de preference” yang berlaku sejak tanggal pendaftarannya pada kantor pendaftaran Fidusia (KPF) First registerd, First secured”
  • Hak didahulukan tersebut tidak hapus meskipun pemberi Fidusia dinyatakan pailit, karena benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia tidak termasuk dalam harta pailit pemberi Fidusia. (Ps. 27 ayat (3) UUJF jo Ps. 56 UU kepailitan)

23.Kepailitan Pemberi dan penerima Fidusia (lanjutan)

  • Apabila penerima Fidusia dinyatakan pailit, maka benda yang menjadi obyek  jaminan Fidusia dan yang hak kepemilikannya secara fidusia ada pada penerima fidusia, tidak menjadi bagian harta pailit penerima Fidusia, karena hak kepemilikan atas obyek jaminan fidusia tersebut diperolehnya semata-mata sebagai jaminan—setiap janji yang memberi  kewenangan kepada penerima Fidusia untuk memiliki bendsa yang menjadi obyek jaminan Fidusia adalah batal demi hokum.

24.Hapusnya jaminan Fidusia

  • Alasan jaminan Fidusia hapus

a.Hapusnya  utang

Hal ini sesuai dengan sifat sensor atau sifat ikutan JF dari perjanjian pokok berupa pinjaman uang, sehingga

§  apabila piutang hapus karena hapusnya utang atau karena pelepasan, dengan sendirinya  JF menjadi hapus

-          biisa karena pelunasan; atau

-     Kompensasi sesuai dengan asas  Ipso Jure Compensator

§   Pada dasarnya hapusnya hutang didukung oleh bukti berupa keterangan yang dibuat kreditor

b. Pelepasan hak atas JF oleh penerima Fidusia;

c. Musnahnya benda OJF

§  Jika benda OJF diasuransikan , klaim asuransi menjadi pengganti OJF

25.Ketentuan Pidana

Ps. 35 : Tindak pidana Pemalsuan

  • Unsur Delik

1.dengan sengaja (intensional willful)

2. Memalsukan, meliputi perbuatan :

a. Mengubah;

b. Menghilangkan, atau

c.Memberi  keterangan secara menyesatkan (misleading)

3. jika hal itu diketahui salah satu pihak: tidak melahirkan JF

Ø  Jika pihak yang satu tahu bahwa pihak lain memalsukan, tetapi meskipun hal itu diketahuinya tetap bersedia mengadakan perjanjian JF, dalam kasus yang demikian tidak dipenuhi unsure delik.

26.Ketentuan Pidana (lanjutan)

  • Ancaman pidananya kumulatif

1.       Ancaman pidana penjara

-minimal 1 (satu) tahun

-Maksimal 5 (lima) tahun

2.       Ancaman pidana denda

-minimal Rp. 10.000.000,-

-Maksimal Rp. 100.000.000,-

Menganut system pemidanaan minimum dan maksimum

27. Ketentuan Pidana (lanjutan)

Ps. 36 : tindak pidana pengalihan benda OJF tanpa

Persetujuan tertulis penerima Fidusia

  • Unsur delik

1.       Mengalihkan, meliputi :

-Menjual

-Menggadaikan; atau

-Menyewakan benda OJF

2.       Dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia

  • Ancaman pidana komulatif

1.       Pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun

2.       Denda maksimal Rp.50.000.000,-

28. Ketentuan Pidana (Lanjutan)

  • Ancaman pidananya kumulatif

1.       Ancaman pidana penjara;

-Minimal 1(satu) tahun

-Minimal 5 (lima) tahun

2.       Ancaman pidana denda

-Minimal Rp.10.000.000

-Minimal Rp.100.000.000

Menganut system pemidanaan minimum dan maksimum

29.Lingkup pendaftaran Jaminan Fidusia

  • Asas dan tujuan

-Asas : Publisitas dan Disclosure atau openbaar Segala keterangan mengenai benda OJF yang ada pada KPF terbuka untuk umum

-Tujuan

a.Melahirkan jaminan Fidusia bagi penerima Fidusia

b.Kepastian terhadap kreditor lain mengenai kebenaran benda yang dibebani dengan jaminan Fidusia tersebut.

c.Memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditor lain

30. Tata cara Pendaftaran Fidusia

Pendaftaran Fidusia meliputi :

  • Pendaftaran Jaminan Fidusia
  • Pendaftaran Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia;
  • Pendaftaran penghapusan;
  • Pendaftaran sertifikat Pengganti

Permohonan Pendaftaran Fidusia diajukan ke Menteri secara tertulis dalam bahasa Indonesia melalui kantor Pendaftaran fidusia.

31.Tata Cara Pendaftaran Fidusia (lanjutan)

Pendaftaran jaminan Fidusia :

  • Permohonan pendaftaran dilakukan : Penerima Fidusia, kuasanya atau wakilnya, dilampiri dengan :

1.Pernyataan pendaftaran Fidusia;

2.Salinan akta jaminan Fidusia;

3.Surat kuasa (jika dikuasakan);

4.Bukti Pembayaran PNBP

  • Permohonan dibuat rangkap 4 (empat)

32.Tata Cara Pendaftaran Fidusia (lanjutan)

Pendaftaran Perubahan SJF

  • Permohonan pendaftaran dilakukan : Penerima Fidusia, kuasanya atau wakilnya, dilampiri dengan :

1.       Pernyataan perubahan Jaminan Fidusia;

2.       Asli sertifikat Jaminan Fidusia;

3.       Salinan akta perubahan –tidak harus dengan akta notaries, bisa akta dibawah tangan.

4.       Surat kuasa (jika dikuasakan)

5.       Bukti pembayaran PNBP

  • Permohonan dibuat rangkap 4 (empat)

Tata cara Pendaftaran Fidusia (lanjutan)

33. Pendaftaran Penghapusan :

  • Permohonan Pendaftaran dilakukan : penerima Fidusia, kuasanya atau wakilnya, dilampiri dengan :

1.Asli sertifikat Jaminan Fidusia;

2.Pernyataan penghapusan Jaminan Fidusia;

3.Surat kuasa (jika dikuasakan);

  • Permohonan dibuat rangkap 4 (empat)

34.Tata cara Pendaftaran Fidusia (lanjutan)

Pendaftaran Sertifikat pengganti

  • Permohonan pendaftaran dilakukan : penerima Fidusia , kuasanya atau wakilnya, dilampiri dengan :

1.Surat keterangan hilang dari kepolisian atau asli Sertifikat Jaminan Fidusia yang rusak;

2. Surat kuasa (jika dikuasakan);

3.Bukti pembayaran PNBP

  • Permohonan dibuat rangkap 4 (empat)
About these ads

Responses

  1. contoh benda tidak bergerak yang bisa dijadikan jaminan fidusia apa pak…???terima kasih

  2. pak bagaimanakah cara pembayaran jaminan fidusia setelah didaftarkan bisakah melalui Bank BNI, trus d bayarnya kemana???????????

  3. hallo pak,
    to the point saja pak, apakah bisa dokumen pelengkap suatu perjanjian kontrak fidusia (di daftarkan / tdk di daftarkan ) ke notaris yg berupa tanda tangan pd kwitansi kosong sebagai tanda jual beli benda yg di fidusiakan…?
    kami tunggu komentar / pencerahannya. Terima kasih


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: