Oleh: Mawar | April 13, 2011

PERADABAN ISLAM MODERN DI ASIA TENGGARA

PERADABAN ISLAM MODERN DI ASIA TENGGARA

A.Pendahuluan

Asia tenggara menjelang kedatangan bangsa Barat terbagi dalam beberapa kerajaan dengan kondisi yang berbeda-beda baik politik, ekonomi, social ataupun proses islamisasinya.Sedikitnya terdapat tiga pusat kekuasaan Islam , yaitu di Sumatera, Semenanjung Malaya, dan Jawa.Di Sumatera dan sekitarnya, sejak keruntuhan Sriwijaya muncul kerajaan-kerajaan Islam seperti Pedir, Pasai, Tamiang, Siak, Indragiri, Rokan, Jambi, dan Malaka. Diantara  kerajaan-kerajaan tersebut Malaka yang paling terkemuka, namun kemudian jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1521 M, setelah itu Samudera Pasai dianeksasi oleh Aceh Darussalam.Adapun di Jawa , setelah keruntuhan Majapahit berdiri kerajaan Islam seperti Tuban, Panarukan, Demak, pati, Yuwana, Jepara dan Kudus.

Kerajaan Aceh Darussalam mulai mengalami kemajuan dalam bidang perdagangan pada masa pemerintahan Muzzafar Syah (1465-1497). Kegiatan perdagangan Aceh semakin maju semenjak Malaka dikuasai Portugis, karena para pedagang atau saudagar-saudagar Muslim memindahkan kegiatan perdagangannya ke Aceh.[1]Pada masa Sultan Ali Mughayat Syah, ia berhasil menyatukan lawan-lawan portugis dengan cara mengalahkan mereka terlebih dahulu, yaitu Pidie tahun 1521 dan Pasai tahun 1524.[2]

Dengan dikuasainya dua kerajaan tersebut, Aceh dengan mudah melebarkan sayapnya ke Sumatera Timur.Untuk mengatur daerah Sumatera Timur , raja Aceh mengirimkan panglima-panglimanya diantaranya adalah Gocah, pahlawan yang menurunkan sultan-sultan Deli dan Serdang.[3]Selain itu Aceh  juga menaklukkan wilayah pesisir utara kerajaan Aceh, yang menjadi pusat persaingan utama pihak Portugis. Usaha untuk merebut Malaka terus menerus dilancarkan oleh Aceh antara tahun 1529-1587.Kerajaan Aceh mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636).Aceh menguasai Deli pada 1612, Johor pada 1613 dan Bintan pada 1614.Kemudian secara berturut-turut ditaklukkan Pahang (1618), Kedah (1619), dan Nias (1624/1625).[4]

Pada puncak kemegahan Aceh hegemoni politik dan ekonominya mencakup Pidie, Pasai, Deli, Aru, Daya, Labo, Singkel, Batak, Pasaman, Tiku, Johor, Kedah, Pahang, dan Perlak.Kecuali untuk memegang hegemoni dan juga dominasi ekonomi di Sumatera Utara dan wilayah sekitar selat Malaka, menurut Bustanussalatin Iskandar Muda juga mengembangkan kehidupan beragama Islam di Aceh, antara lain dengan membangun banyak masjid serta melakukan perang Jihad terhadap kaum Kafir.Hanya orang-orang kafir Batak yang menentang datangnya kekuatan-kekuatan Islam, bahkan mereka sampai meminta bantuan Portugis.[5] Untuk menghadapi Portugis, Sultan Iskandar bekerjasama dengan musuh Portugis, yaitu Belanda dan Inggris[6], karena untuk meminta bantuan  ke Turki sangat jauh jaraknya.

Demikian halnya di Semenanjung Malaya, banyak berdiri kesultanan Muslim, diantaranya yang terbesar adalah kesultanan Johor (1512-1812).Kesultanan ini bukan merupakan sebuah dinasti , melainkan sebuah wilayah kekuasaan yang diperintah oleh beberapa penguasa yang berlainan.Dalam hal Malaka, Johor juga berusaha untuk menguasainya dengan jalan bertempur melawan Aceh dan Portugis.[7]Dari sini tumbuh dua Negara baru di Jawa, Kerajaan Banten(1568) dan Mataram (1577). Pada masa pemerintahan Sultan Agung (1613-1645) dan Sultan Mangkurat (1646-1677), Mataram telah mereduksi kekuasaan raja-raja local dan menjadi kaki tangannya sehingga sebuah imperium yang menguasai Jawa.

B. Bangsa Barat di Asia Tenggara

Bangsa Barat yang mula pertama datang di Asia Tenggara adalah Spanyol dan Portugis.Kedatangan mereka sebagai Orang Peranggi tidak lepas dari konteks perkembangan Sistem dunia yang semakin meluas sebagai akibat ekspansi Barat sejak abad XV. Lagi pula hubungan ekonomis dan politik bangsa Barat, khususnya Portugis dengan bangsa-bangsa Timur, adalah akibat terjadinya perang Salib.Bertolak dari kejadian tersebut, Bangsa barat dengan sikap religiusnya melihat setiap orang Moor (sebutan bagi orang Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara) sebagai musuh yang harus diperangi.Ditambah lagi persaingan perdagangan semakin mempertajam konflik.Pertentangan itu diperhebat lagi dengan usaha kristenisasi yang dilakukan oleh misionaris yang mengikuti ekspedisi Portugis.

Kedatangan mereka di Nusantara di permudah oleh kondisi waktu itu terutama adanya kevakuman kekuasaan di Nusantara dan pertentangan diantara kerajaan-kerajaan kecil yang saling berebut hegemoni.Pertentangan inilah yang dimanfaatkan spanyol dan Portugis. Dengan dalih bersekutu mereka mengadu domba diantara kerajaan-kerajaan kecil tersebut untuk saling bermusuhan .Hubungan antara raja-raja di Nusantara dengan bangsa portugis pada umumnya ditandai dengan sikap permusuhan , meskipun ada faktor-faktor yang meyebabkan hubungan persahabatan, seperti 1) Aliansi dengan raja-raja yang belum masuk Islam, 2) diantara kerajaan-kerajaan Melayu ada yang mencari dukungan Portugis, 3) Kedatangan bangsa Barat lainnya juga mendorong hubungan baik dengan bangsa Portugis.[8]

Di Sumatera, perlawanan terhadap portugis dilakukan oleh Sultan Mahmud yang mengungsi ke Pahang dan tinggal di Muar dan pulau Bintang.Sejak Malaka dikuasai Portugis , serangan dilakukan berkali-kali.Pada akhir tahun 1512 M Sultan Mahmud bersekutu dengan Pate Kadir dan Hang Nadin untuk menyerang Malaka. Tahun 1518 M Sultan Mahmud melakukan serangan langsung ke Malaka tetapi tidak berhasil .[9]Selain dengan cara menyerang langsung ke Malaka, Sultan Mahmud juga terus menerus melakukan gangguan terhadap pelayaran ke dan dari Malaka.Untuk menghadapi Sultan Mahmud, Albuquerque menjalin persahabatan dengan Kampar, Pasai dan Lingga.

Aliansi Lingga dan Portugis berhasil merebut Bintang dari Sultan Mahmud  pada 1525 M dan terpaksa Sultan harus mengungsi ke Johor .Serangan terhadap Potugis dilanjutkan Sultan Alaudin, pengganti Sultan Mahmud.Kekuatan Alaudin mendapat bantuan dari Pahang dan Patani.Oleh karena Johor sejak dulu merupakan ancaman bagi Malaka, maka Portugis berturut-turut mengadakan serangan, yaitu pada Mei 1523 dan juni 1524, tetapi serangan itu dapat dipatahkan.[10]Serangan serupa juga dilancarkan pada September 1537 oleh Sultan Aceh, yaitu Alaudin pengganti Sultan Ibrahim.Berbeda dengan kejadian pada tahun 1512 sewaktu diserang Portugis, Aceh mampu mempertahankan diri, bahkan banyak pasukan Portugis yang terbunuh termasuk de Britto.[11]Kali ini serangan Aceh mengalami kegagalan.[12]Sekalipun Aceh mengalami kegagalan , tetapi serangan terus dilancarkan yaitu pada tahun 1539, 1547, 1568, 1573, dan 1575. Reaksi yang sama terhadap portugis juga muncul dari penguasa  dari Jepara, Pati Unus.Dia dating ke Malaka dengan 10.000 sampai 12.000 bala tentara pada tahun 1512/1513 M.Namun karena bala bantuan dari Melayu tidak dating, dia mengalami kekalahan.[13]

Selain Sikap permusuhan terhadap Portugis, ternyata ada juga sikap bersahabat di antara masyarakat Asia Tenggara. Persahabatan ini terjalin lebih dikarenakan adanya perdagangan , seperti kontak yang dilakukan Portugis dengan pasai, Pedir, Aceh, dan Borus. Disamping itu persekutuan dilakukan karena ingin menganeksasi wilayah lain seperti yang terjadi pada kesultanan Aceh, Portugis, Johor, .Hal ini terjadi karena masing-masing kerajaan ingin merebut hegemoni politik di kawasan Selat Malaka dan sekitarnya.Dengan adanya perebutan hegemoni tersebut maka yang terjadi adalah keuntungan  pihak Portugis, karena setiap bantuan yang diberikan Portugis sangat berharga.[14]

Sikap menolak dan memusuhi “bangsa Barat “  sebagai penjajah baik ekonomi ataupun politik terus berlanjut hingga datangnya bangsa Barat yang lain di Asia Tenggara.Pada proses perkembangannya , wilayah Nusantara atau Asia Tenggara dipecah-pecah dan dibagi-bagi sebagai wilayah jajahan bangsa Barat seperti Spanyol, Inggris, dan Belanda, hingga tercapainya kemerdekaan oleh masing-masing wilayah atau Negara.Penolakan dan permusuhan ini terjadi karena keberadaan kaum penjajah yang lebih banyak berdampak negative.

C. Penjajahan Bangsa Barat  di Asia Tenggara

Pada tahun 1494 M ditandatangani  sebuah perjanjian di Kota Tordesiles, sehingga terkenal dengan sebutan persetujuan Tordesillas.[15]Persetujuan ini mendorong kedua bangsa  yang mengadakan kesepakatan tersebut berlomba-lomba untuk menguasai daerah di luar wilayah Eropa.Sejak saat itu daerah-daerah yang telah dikuasai mulai merasakan cengkeraman imperialismenya, mereka menganggap seolah-olah dunia milik mereka.

Setelah Malaka berhasil dikuasai , Portugis bergerak mencari daerah sumber penghasil rempah-rempah di Indonesia bagian Timur.Daerah yang berhasil dikuasai seperti pulau Ternate, Tidore, Ambon, dan Bacan.Dalam gerak langkah orang-orang Portugis senantiasa diikuti oleh Misionaris Katolik Roma yang bertugas menjadikan penduduk setempat memeluk agama katolik Roma.Oleh karena itu setiap kedatangannya di suatu wilayah , bangsa Portugis senantiasa mendapat  sambutan perlawanan dari penguasa Muslim setempat, setiap perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Hairun dari Ternate.Meskipun ia gagal dan gugur, namun akhirnya portugis dapat diusir oleh putranya (Baabullah) pada tahun 1575M.

Menghadapi perlawanan yang terus menerus dari kerajaan-kerajaan Islam, kedudukan Portugis semakin goyah.Disamping itu datangnya bangsa-bangsa Barat lainnya seperti Belanda mengakibatkan persaingan menjadi lebih besar.Lemahnya Portugis bukan berarti aman bagi Indonesia dari gangguan imperialism, karena kedudukan Portugis diagntikan Belanda. Portugis dikalahkan Belanda pada tahun 1605 M dan berkuasa atas Ambon. Sebagaimana Portugis, Belanda datang ke Hindia Timur    dalam rangka medapatkan rempah-rempah.

Pada akhir abad ke -18 imperium perdagangan Belanda mengalami kehancuran, baru dapat dipulihkan kembali pada abad ke-19 dan menjadi sebuah Negara territorial yang sangat luas wilayahnya.Sementara itu ada dua kekuatan yang mengancam imperium Belanda, yaitu persaingan Inggris. Pada tahun 1786 Inggris membuat perjanjian dengn sultan Kedah, yang isinya adalah memanfaatkan Penang sebagai tempat perbaikan  dan mempersiapkan kapal-kapal  menuju samudera Hindia serta sebagai basis yang dari tempat itu mereka dapat menjual barang-barang Inggris untuk meningkatkan penghasilan.

Penang diserahkan pada tahun 1971 dan tanah lainnya di  propinsi Wellesley juga diserahkan pada 1800.Ancaman bagi  Belanda lainnya adalah adanya revolusi Perancis, peperangan Napoleon, dan penaklukan Belanda oleh Perancis pada tahun 1795.Setelah William V terguling, selanjutnya dibentuk republic Belanda atas dukungan Perancis dari tahun 1795-1806.

Malaka dan beberapa daerah koloni Belanda diserahkan kepada Inggris oleh William untuk kepentingan melawan Perancis, karena waktu itu (1810) Belanda dikuasai Perancis. Pada peperangan melawan Perancis, Inggris berhasil menguasai Jawa. Setelah perang berakhir, Inggris menyerahkan kembali wilayah – wilayah yang pernah dikuasai Belanda dengan maksud melindungi Belanda sebagai penengah antara Inggris dan Perancis serta untuk mencegah persekutuan Belanda dengan Perancis pasca perang.

Namun ternyata Inggris tidak begitu saja melepaskan semua wilayah yang telah dikuasai, terbukti Inggris masih tetap mempertahankan kekuasaannya atas beberapa jalur di Malaka dan membentuk basis baru di Singapura pada tahun 1819. Perjanjian juga diadakan pada tahun 1824 yang berisi tentang pengakuan Belanda terhadap kekuasaan Inggris atas India dan Malaya, Sebaliknya Inggris mengakui kekuasaan Belanda atas Sumatera, Jawa dan wilayah Hindia lainnya. [16] Demikian juga di bagian utara Semenanjung Malaya diberlakukan kebijaksanaan politik baru yang sama sekali tidak cocok dengan suku, bahasa, Budaya , agama, dan tentu saja batas – batas wilayah tradisional. Wilayah Asia Tenggara dipecah – pecah menjadi beberapa wilayah jajahan dan ini diputuskan atas pertimbangan politik dengan kekuasaan semata tanpa mengikutsertakan orang – orang Asia Tenggara.[17]

Konsolidasi kekuasaan Belanda atas Jawa membuka jalan bagi ekspansi Belanda ke wilayah Hindia Timur lainnya. Selama rentang waktu 1824 – 1858, Belanda telah menguasai seluruh Sumatera. Ekspansi Belanda didorong oleh ketertarikannya pada produk gula, kopi, tembakau, lada dan jugarempah –rempah. Namun setelah tahun 1870 interesnya lebih kepada komoditas timah dan karet.

Ekspansi komersial dan militer menimbulkan permasalahan antara  Belanda dengan Aceh, yaitu perebutankekuasaan atas beberapa pelabuhan lada di wilayah Sumatera bagian Barat dan Utara. Setelah dua kali penyerangan yaitu tahun 1871 dan 1874, Belanda meresmikan aneksasinya terhadap Aceh sekaligus penghapusan Kesultanan Aceh. Belanda juga menuntut penyerahan para uleebalang dengan tanpa syarat. Hal ini mengakibatkan para ulama Sumatera melancarkan perlawanan gerilya.

Perluasan kekuasaan Belanda terus bergerak sampai ke luar Sumatera, seperti Celebes Tengah dan Selatan, Maluku, Borneo, dan beberapa wilayah lainnya juga jatuh dalam imperium Belanda. Untuk mengontrol daerah – daerah tersebut  Belanda mengangkat kepala – kepala local sebagai perpanjangan tangannya. Tahun 1911 Belanda telah menyempurnakan kekuasaanya di Hindia Belanda.[18]

Penjajahan Inggris di Asia Tenggara dimulai dengan merebut kekuasaan atas Malaya, Inggris berhasil merebut Malaka dan Pelabuhan Singapura pada 1819. Inggris dan Siam sepakat untuk membagi wilayah Malaka menjadi dua bagian kekuasaan pada 1826. Pada tahun 1867 Semenanjung Malaka, Penang, dan Singapura resmi menjadi daerah jajahan Inggris.[19] Dari tahun 1877 sampai 1889 residen Inggris menciptakan pemerintahan yang berpusat di Perlak. Pada tahun 1888 negeri – negeri kecil seperti Sabah, Serawak, dan Brunei menjadi wilayah protektorat Inggris.

Sekitar tahun 1840 Serawak diserahkan oleh Sultan Kepada James Brooke.[20]Penyerahan tidak hanya hak territorial, tetapi juga hak untuk berdaulat secara pribadi. Dengan penyerahan ini, maka Serawaksepenuhnya berada di bawah kekuasaan seorang non pribumi dan bukan muslim. Perkembangan yang terjadi di Serawak mencerminkan prioritas – prioritas yang dimiliki penguasa, sedang Islam yang merupakan cirri masyarakat Melayu tidak memiliki status khusus sebagaimana negeri – negeri Melayu lain yang berada di bawah kekuasaan Inggris.

Seperti halnya Serawak, Sabah yang dikenal sebagai Kalimantan Utara dikuasai oleh  british North Borneo Company dari hasil perjanjian antara Sultan Brunei dan Sultan Sulu dengan Company, perjanjian itu secara artificial  lahir dari dunia politik tradisional. Jatuhnya kedudukan resmi kaum muslim di sini selain tidak adanya kaum elite yang berkuasa dan kecilnya jumlah kaum muslim, juga besarnya imigran  Cina yang didukung Inggris, sehingga mengakibatkan eksploitasi ekonomi di wilayah ini. Demikian pula kristenisasi yang dilakukan oleh missionaries Inggris.

Untuk khasus Brunei, Kesultanan Brunei tidak melepaskan kedaulatannya kepada Inggris. Namun pada tahun 1888 dibuat perjanjian yang menjadikan kesultanan Brunei sebagai wilayah protectoral Inggris.[21] Urusan dalam negeri ditangani oleh Sultan, sedangkan urusan pertahanan Negara, keamanan dalam negeri dan hubungan luar negeri menjadi tanggung jawab Kerajaan Inggris. Namun pada prakteknya Inggris masih tetap mencampuri urusan dalam negeri yang menjadi wewenangnya. Hal ini karena Brunei tidak mau menerima penasehat Inggris, yang akan memberikan nasehatnya selain persoalan keagamaan. Meskipun semua yang dilakukan Inggris demi kepentingan atau keuntungannya, namun agama tetap memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Demikian juga bahasa Melayu tetap menjadi media komunikasi dan pengajaran agama dalam masyarakat muslim Brunei.

Pada tahun 1896 Inggris mengantarkan Perlak, Selangor, Pahang, dan Negeri Sembilan menjadi sebuah federasi Negara Malaysia.[22] Federasi Malaysiamendapatkan kemerdekaan dari Inggris pada 31 Agustus 1957 dengan status anggota persemakmuran dengan Perdana Menteri Tengku Abdul Rachman. Selama rentang antara 1824 sampai 1867, mereka berusaha mempertahankan perdagangan, tanpa berusaha untuk memperluas kekuasaan politik. Akan tetapi perkembangan ekonomi di wilayah tersebut mengundang perlawanan bagi Inggris. Ini terutama terjadi sejak pertambangan timah di Malaka dinyatakan terbuka untuk eksploitasi.Banyak tenaga kerja Cina dan India berdatangan ke Daerah ini ,sehingga jumlah warga Malaya kurang dari separohnya.Beberapa perusahaan Cina dan Belanda yang dibentuk di Singapura, ekspansi Belanda di Sumatera, dan juga pendudukan Perancis atas Indo Cina membuat Inggris cemas. Pada tahun 1874 Inggris terlibat dalam serangkaian peperangan local dan menawarkan perjanjian , yang dengan perjanjian tersebut Kesultanan Perlak menerima residen Inggris yang mesti dimintai saran dan nasihat sehubungan dengan masalah pendapatan da keuangan.Perjanjian tersebut dikenal dengan nama perjanjian Pangkor.[23] Pada tahun 1909 untuk menangani perkembangan Timah , Karet dan mengatasi masalah Imigrasi dari Cina dan India.Federasi ini membentuk sebuah dewan yang anggota-anggotanya para pejabat Inggris, dan sultan.Kekuasaan Inggris semakin luas pada perang Dunia I yaitu meliputi Federasi Negara Malaysia, Kedah, Perlis, Kelantan, Trenggganu, dan Johor.

Dalam hal Filipina, pasukan Spanyol masuk dan menyerang dari arah selatan. Akibat dari serangan ini , kesultanan Manila jatuh ke tangan Spanyol tahun 1570, sedangkan kesultanan Muslim lainnya di Mindanao dan Sulu dapat mempertahankan wilayahnya di selatan.

Sejarah hubungan antar kaum muslimin di selatan atau Moro dan penguasa penjajah Spanyol merupakan sejarah Konfrontasi abadi.Wilayah masyarakat muslim selatan baru bisa bersatu secara setahap dengan rakyat Phiipina lainnya setelah Amerika Serikat berhasil mengalahkan Spanyol pada tahun 1898.[24] Propinsi Moro didirikan setelah pendudukan Militer dari tahun 1899-1903 sebagai unit politik dan militer.Antara lain 1914 -1920 didirikan Mindanao dan Sulu.Tidak lama kemudian untuk urusan kaum muslimin pun ditangani sendiri oleh pemerintah Filipina.Pendidikan Modern dan sekuler juga dikenalkan di Filipina, namun masyarakat muslim tetap memilih pendidikan yang berdasar tradisi.

Oleh karena agama merupakan factor yang sangat penting, maka pendidikan agama Islam pun memegang peranan penting dalam sosialisasi masyarakat.Hubungan antar umat Islam Mindanao dengan saudara-saudara lain yang seagama seperti Brunai dan Sabah dibina.Demikian juga perdagangan antar pulau merupakan peranan penting dalam menjaga ikatan di antara orang-orang Islam Filipina dengan muslim lain dari bagian lain kepulauan.

Tidak seperti Negara-negara Asia Tenggara lainnya, sekalipun masyarakat Filipina paling lama dijajah, namun dalam beberapa hal masyarakat muslim Filipina tidak terpengaruh adanya penetrasi kolonialisme.Bahkan pemerintah Amerika gagal menyamakan masyarakat ini di bidang social, budaya, dan pendidikan dengan masyarakat Filipina lainnya.Gejala yang terjadi setelah pasca kolonialisme adalah kristenisasi dan filipinisasi yang menimbulkankegelisahan di kalangan kaum muslimin Filipina yang hidup bersama masyarakat Filipina lainnya.

Penguasaan colonial atas Hindia Belanda (Indonesia) dapat dikatakan hanya efektif di Jawa, hal ini disebabkan Wilayah Hindia Belanda yang begitu luas dan sangat beragam.Belum lagi memang pada umumnya masyarakat , sedari awal tidak menyukai kedatangan colonial Belanda, sehingga untuk memantapkan kekuasaannya harus terlebih dahulu menghadapi kekuatan penguasa local.Jadi jika ingin seluruh wilayah Hindia Belanda tertangani dengan baik dibutuhkan pejabat dan personil yang lebih besar pula.

Di Siam (muangthai), sekalipun secara politis wilayah ini belum pernah dijajah, namun dampak kolonialisme Barat sangat mempengaruhi struktur internal mereka. Ketika kekuasaan colonial sampai di Asia Tenggara pada abad ke -16, Siam hanya merupakan sekumpulan kerajaan kecil yang dipersatukan secara longgar[25] tanpa memiliki pusat kekuasaan yang dapat dipandang sebagai ibu kota sebuah Negara .Kesadara rakyat Siam untukmenyatukan satuan-satuan poitik iu ketika mereka dihadapkan pada bahaya kolonialisme. Pada abad ke-19 Pattani yang merupakan kerjaan Melayu-Muslim dan paling besar di Selatan menjadi pokok sengketa antara Inggris dan para pemimpin Thai di Bangkok. Akhirnya raja Pattani dan para pengeran setempat dicopot dari kedudukannya dan digantikan birokrat-birokrat Thai.[26]Dengan adanya sejumlah perjanjian dengan Barat, menjadikan Siam wilayahterbuka bagi Barat untuk eksploitasi ekonomi dengan terpaksa Siam berhubungan ekonnomi dengan jaringan colonial ekonomi internasional. Gelombang imigran mulai dating besar – besaran ke Siam, tidak hanya dari Cina, tetapi juga dari Hindia Belanda dan Malaya. Kedatangan kaum muslim Hindia Belanda membuat kaum muslim Siam beraneka ragam, tidak hanya dalam komposisi etnis, namun juga dalam bidang spesialisasi ekonomi penduduk, Meski demikian, ketika kaum muslim terlibat dalam semua lapangan pekerjaan dan kedudukan di ibu kota, mereka tidak pernah bisa mengembalikan posisi kedudukannya.

Hilangnya kekuatan politik dan peran elite nasional orang – orang Melayu kerajaan Pattani menimbulkan efek yang jelek. Kondisi ini diperburuk dengan control ekonomi oleh para imigran cina. Secara administrative  dan birokratis mereka tunduk pada control yang lebih besar dari suku Thai. Penggunaan bahasa Thai sebagai bahasa resmi dimulai orang – orang Thai semakin banyak tinggal di daerah Melayu – Muslim, oleh karenanya banyak dibangun departemen – departemen dan lembaga – lembaga modern.[27] Perkembangan ini merupakan usaha untuk menaklukkan Melayu-Muslim. Dalam keadaan seperti ini masyarakatMelayu muslim membutuhkan perlindungan yang ditemukannya dalam agama. Oleh karenanya pendidikan agama kembali ditekankan, dalam pengajarannya digunakan bahasa Melayu, hal ini disebabkan bahasa tersebut merupakan perekat dan pemersatu kemelayuan mereka. Atas kenyataan ini penguasai Thai mengadakan pengawasan yang serius.

Secara umum Islam atau ummat Islam di Asia Tenggara pada masa penjajahan Barat sangat sempit langkah dan geraknya, baik dalam bidang pendidikan umum dan agama, ataupun dalam penerpan hokum Islam. Hal ini disebabkan karena indang – undang dan kebijaksanaan yang dikeluarkan penjajah untuk mengatur kegiatan tradisi kehidupan kaum pribumi, khususnya mereka yang muslim. Peraturan yang dikeluarkan bagi kaum muslimin sangat ketat disbanding dengan peraturan bagi mereka yang mengikuti ajakan bangsa Barat ( masuk Kristen atau katholik ) yang merupakan agama penjajah. Pembangunan, baik dalam pendidikan atau institusi – institusi Islam tidak sepesat atau sebanding dengan pembangunan yang dilakukan agama lain (nasrani).

D. Kebangkitan Islam Di Asia Tenggara

Kebangkitan Islam ditandai dengan munculnya pemikiran – pemikiran pembaharuan dalam Islam. Di anatara penyebab terjadinya kebangkitan Islam Yaitu pertama, mulai sadarnya para ulama untuk kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Ketika itu banyak masuk ajaran – ajaran lain dan diterima sebagai ajaran Islam, padahalnya sebenarnya ajaran tersebut bertentangan dengan Islam, seperti bid’ah,khurafat,dan tahayul. Menurut pandangan mereka ajaran – ajaran seperti inilah yang menjadikan Islam mundur. Untuk itu mereka bangkit dalam rangka membersihkan Islam. Gerakan pemurnian ini juga sering disebut sebagai gerakan reformasi. Kedua, dengan didominasinya bidang politik dan peradaban oleh Barat, sehingga persentuhan dengan mereka menyadarkan tokoh – tokoh Islam akan ketinggalannya. Karenanya mereka berusaha mencontoh Barat dalam bidang politik dan peradaban. Hal ini dilakukan untuk mengejar ketinggalan dan mencapai kemerdekaan.

Kebangkitan Islam di Timur Tengah dan di anak benua India ini mempengaruhi kebangkitan Islam di wilayah Asia Tenggara yang mempunyai nasib serupa dengan Anak Benua India. Di Asia Tenggara, pada awal abad ke-20 muncul kaum intelektual muslim seperti Daud patani, Tok kenali, Sayyid Syaikh al-Hadi, Tahir Jalaluddin. Mereka merupakan perintis terkemuka darisuatu pendekatan yang progresif pada hukum – hukum dan konsep – konsep Islam. Walaupun mereka tidak setenar para pembaharu dari Timur Tengah dan Anak Benua India, namun mereka merupakan pioneer – pioneer dengan pendekatannya yang reformis terhadap konsep – konsep dan hukum Islam ( Kembali kepada Al- Quran dan Sunnah ).[28]

Pada abad ke-19 Kebangkitan Islam diawali dengan suatu gerakan yang dikenal sebagai revivalisme awal.[29] Gerakan atau kelompok ini lebih memfokuskan perhatiannya pada masalah – masalah keagamaan yang sifatnya intern umat Islam seperti taklid buta, praktek – praktek tarekat yang mengkultuskan para wali, dan pengkramatan benda – benda tertentu. Semua itu oleh kelompok revivalisme awal seperti wahabi dianggap menyimpang dari ajaran Al-Qur’an dan Sunnah sehingga perlu diberantas.

Islam di Asia Tenggara telah mempunyai sejarah yang panjang. Sejak abad XII dan XIII Islam sampai di pesisir Malaka, Pasai, dan  Aceh. Selain itu cerita – cerita tradisional masyarakat muslim di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Philipina Selatan, dan Muangthai Selatan penuh dengan kisah – kisah tentang perjuangan kaum muslim awal di kawasan ini.

Persentuhan Negara – Negara di Asia Tenggara dengan penjajah atau Bangsa Barat yang modern dan berlainan agama mendorong mereka untuk mengadakan pembaharuan dan melepaskan diri kuku cengkramannya. Hal ini dikarenakan selama masa kolonialisme Barat, umat Islam diperlakukan tidak adil dalam berbagai hal, dalam pendidikan misalnya. Banyak kebijakan yang dikeluarkan bertentangan dengan ajaran Islam ( karena terlalu lama hidup dalam tekanan kaum penjajah, umat Islam berusaha untuk mencapai kemerdekaan ).

Manifestasi dari kebangkitan Islam di Asia Tenggara selain ditandai dengan munculnya pemikir – pemikir muslim, juga semakin banyaknya kaum muslimin yang pergi ke masjid atau surau untuk salat. Dalam hal berpakain, mereka banyak yang memakai jilbab, membiasakan ucapan salam, melakukan kajian – kajian keislaman, mendirikan organisasi – organisasi keislaman, dan merebaknya kegiatan – kegiatan dakwah Islam.

Melihat etos sosio-politik yang berbeda-beda di masing-masing Negara Asia Tenggara, maka bentuk islamisasi dan derajat intensitasnya beragam pula. Di Indonesia dengan latar belakang Islam Jawa, pemerintah senantiasa mencurigai kegiatan-kegiatan keislaman dan memperlemah partai kaum muslim.[30] Permintaan pendidikan tipe pesantren tidak pernah meningkat. Di Malaysia di mana Islam merupakan agama resmi dan mayoritas penduduknya adalah muslim, perkembangan dan kekuatan kelompok-kelompok dakwah telah mampu memaksa pemerintah untuk mendukung mereka. Dan untuk mendapatkan legitimasi dari kaum muslimin, pemerintah memenuhi tuntutan dengan bukti lewat islamisasi mesin pemerintahan. Di Brunei, pemerintah sangat mendukung perkembangan dan kemajuan Islam. Sementara di Singapura walaupun Negara sekuler, namun Islam dan kaum muslimin dilindungi . Disana banyak dibangun masjid dengan dilengkapi peralatan modern, sedangkan di Muangthai walaupun umat Islam harus lebih dahulu berjuang lama, namun pemerintah bersimpati yang akhirnya melindungi identitas mereka dan menghasilkan rencana pembangunan Institut Islam di Muangthai Selatan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa kebangkitan Islam di Asia Tenggara terkecuali Indonesia dan Brunei, tidak berjalan mulus Karena pada dasarnya pemerintah cenderung konservatif dan mentolerir yang pro-kemapanan atau Islam resmi.Setiap bentuk Praktek Keislaman yang dipandang menyimpang dari kehidupan politik selalu mendapat pengawasan.

E. Asia Tenggara Pasca Kemerdekaan

Di Semenanjung Malaya, federasi Malaya yang terdiri dari Sembilan Negara berdaulat Malaya, Penang, dan Malaka berdiri sebagai Negara merdeka dengan status anggota persemakmuran pada tahun 1957. Sistem politik yang dijalankan adalah demokrasi liberal sebagaimana Inggris. Keadaan seperti ini berlangsung sampai tahun 1960. Pada tanggal 16 September 1963 terbentuk federasi Malaysia yang terdiri dari negeri Sabah, Malaka, Brunei, Serawak, dan Singapura. Namun kemudian Brunei keluar dari keanggotaan dan mendapatkan kemerdekaannya secara penuh pada tanggal 1 Januari 1984. Tahun 1965 Singapura memisahkan diri karena perbedaan politik yang amat sangat dan menjadi republic yang merdeka dengan pemerintahan parlementer seperti Inggris. Demokrasi liberal yang dijalankan di Malaysia jatuh pada tahun 1969., sebagai akibat kerusuhan rasial yang disebabkan oleh politik komunal yang berlebihan dan perbedaan ekonomi yang mencolok antara kelompok Melayu dan non Melayu.

Sebagai partai politik di Malaysia masih diorganisasi secara komunal. Kepentingan kaum muslimin yang oposisi di wakili oleh sejumlah partai politik yaitu United Malay National Organization ( UMNO ) dan Pan Malaysian Islamic Party ( PMIP ) atau juga sering disebut partai Islam (PAS ),[31] sedangkan oposisi yang non muslim bersatu dalam Democratic Action Party (DAP) yang mengklaim dirinya sebagai partai multi agama dan multirasial yang pada kenyataannya mendukung etnis Cina.

Pada tahun 1980-an peran Islam dalam politik lebih kelihatan baik di tingkat local maupun nasional, Misalnya PAS, dalam kampanyenya menyatakan pembentukan Negara Islam.[32] Dalam hal ini PAS mendapat dukungan dari wilayah-wilayah yang didominasi muslim seperti Kelantan, Trengganu, Kedah, dan Perlis. Demikian halnya yang dilakukan UMNO yang merupakan unsur terbesar dan pemimpin dari Front Nasional, memasukan nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan pemerintah dan menjunjung tinggi konstitusi Malaysia. Kebijakan Front Nasional Mengenai Islam muncul diantaranya karena keinginan untuk menyesuaikan dengan tumbuhnya harapan masyarakat muslim.

Sejak saat itu diman-mana terdapat tanda-tanda konformitas yang cukup besar terhadap tata cara hidup Islam Malaysia. Kajian-kajian keislaman di kalangan kaum muslimin meningkat. Lembag-lembaga yang merefleksikan visi Islam dibangun, seperti lembaga pendidikan, kesehatan, perbankan, perdagangan, maupun industry. Badan- badan dan perkumpulan Islam baru yang memiliki komitmen untuk mewujudkan cita-cita Islam menjamur, misalnya Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) ataipin Darul Arqam.[33] Walaupun perkembangan Islam maju pesat di Malaysia, namun hal ini tidak menghalangi hubungan baik antara kaum muslim dan non muslim.

Adapun tentang pendidikan Islam di Malaysia semakin membaik, karena sejak 1956 mulai dikenalkan dalam system sekolah nasional dengan alokasi waktu dua jam per minggu. Peraturan ini diterapkan mulai dari Sekolah Dasar selama enam tahun dan sekolah lanjutan selama lima tahun. Sedangkan untuk melanjutkan ke fakultas studi-studi Islam di perguruan tinggi, para murid menjalani pra-universitas, yang didalamnya dipelajari bahasa Arab, Syari’ah, ilmu ushuluddin dan Sejarah Islam selama dua tahun.

Sekolah Tinggi Muslim Malaya berdiri sejak sebelum kemerdekaan dan merupakan tempat pendidikan Islam tertinggi di Malaysia. Namun cita-citanya universitas Islam kandas dengan dibukanya fakultas studi-studi Islam di Universitas Nasional Malaysia pada tahun 1970, sehingga kedudukan Sekolah tinggi Muslim Malaya hanya setingkat prauniversitas yang memberikan kurikulum campuran yakni mata kuliah keagamaan dan sekuler.

Adanya banyak perbaikan pendidikan Islam di Malaysia merupakan reaksi pemerintah terhadap tuntutan masyarakat Islam yang peduli terhadap masalah ini.Dalam menanggapi kebutuhan komunitas muslim untuk menghasilkan teknokrat dan teknolog yang Islami, Institut Teknologi juga memutuskan dan menyusun mata kuliah Islam sebagai mata kuliah pelengkap bagi semua mahasiswa mahasiswa Islam. Namun pemerintah Malysia tidak berencana untuk menyusun mata kuliah Islam sebagai mata kuliah pelengkap di semua Universitas.

Pada tahun 1981 Perdana menteri menganjurkan agar semua akdemi dan Universitas agar menawarkan mata kuliah Peradapan Islam.Dilanjutkan penjelasannya pada September 1982 bahwa mata kuliah tersebut dimasukkan dalam pelajaran Sejarah Kekaisaran Inggris. Pembahasannya akan didekati dari sudut pandang yang tidak terikat, seperti caranya para orientalis dalam menggambarkan peradaban Islam. Namun karena pelaksanaanya diserahkan masing-masing lembaga, hasilnya tidak sama di masing-masing universitas. Baru pada sekitar tahun 1983 Universitas Islam Internasional didirikan atas dasar prinsip-prinsip dan filsafat pengethuan dan pendidikan Islam direkomendasikan oleh Konferensi Dunia I tentang pendidikan Islam yang diadakan di Mekkah pada tahun 1977.

Indonesia, yang merdeka pada 17 Agustus 1945, sekaligus mayoritas masyarakatnya muslim, menyatakan diri sebagai yang berdasarkan Pancasila.[34] Demokrasi liberal yang diterapkan hanya meningkatkan susu konflik antar etnis, agama dan ideology di antara rakyat Indonesia. Partisipasi politick hanya melahirkan harapan – harapan masyarakat yang tidak realistis, yang pada akhirnya menimbulkan perpecahan di kalangan kaum muslim. Awalnya Islam hanya digunakan untuk mendukung partai politik Islam seperti NU atau Masyumi, namun di waktu yang sama politisasi mengarah pada perpecahan antara partai Islam dan organisasi politik lainnya,Kuatnya perpolitikan intern partai dan pecahnya pemberontakan daerah yang disebabkan sentiment keislaman mengakibatkan hancurnya demokrasi.[35] Untuk mendaimaikan di antara partai politik yang bertikai, Soekarno mencoba menerpakan Demokrasi Terpimpin dalam rangka menyiapkanpersatuan nasional Indonesia (yang dikenal dengan Nasakom: Nasionalisme, agama, dan komunisme).[36] Akan tetapi jalan yang satu inipun gagal juga setelah komunis melakukan kudeta pada tahun 1965.

Selanjutnya system politik dibangun dan ditegakkan dibawah kepemimpinan militer. Pada masa Orde Baru perhatian ditekankan pada kepentingan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Partai politik yang mendapat dukungan kuat dari militer adalah golkar, sedangkan untuk umat Islam secara umum tergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan yang berasakan pancasila.

Akan tetapi pada saat ini realitas mengatakan bahwa kaum muslimin tidak tergabung lagi dalam satu wadah/partai. Sejalan dengan perkembangan pemikiran mereka, masing-masing berlomba-lomba membentuk wadah organisasi dengan menyampaikan  visi dan misi  dalam rangka merangkul pengikut. Di antara partai-partai Islam tersebut adalah Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan dan Partai Bulan Bintang.

Dalam bidang pendidikan Islam , Indoneedia selalu mendapat sorotan atau perhatian, karena memiliki penduduk Islam terbesar di dunia. Lembaga Pendidikan Tinggi Islam yang pertama adalah iMS di Solo tahun 1939 dan pada tahun 1940 menyusul Jakarta, namun setelah Sekolah Tinggi Islam Jakarta di pindah ke Yogyakarta dan namanya diubah menjadi Universitas Islam Indonesia. Dari tahun ke tahun lembaga tinggi Islam terus berkembeng, sehingga pada tahun 1982 jumlahnya menjadi 140 yang terdaftar di Departemen Agama. Jumlah ini di luaryang dalam proses pendaftaran.[37]

Sejak tahun 1960-an pengetahuan Islam telah masuk ke dalam kurikulum sekolah-sekolah dan universitas-universitas negeri. Hal ini berkat adanya ketetapan MPR tahun 1973 maupun 1978 yang menyatakan bahwa pengetahuan agama adalah suatu mata pelajaran atau mata kuliah wajib bagi sekolah-sekolah negeri mulai dari sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Selama bertahun tahun Indonesia menonjol dalam penerbitan literature pendidikan Islam, bahkan pasokan buku-buku Islam di Malaysia dan Singapura didominasi dari Indonesia terutama oleh Penerbit Bulan Bintang. Untuk Mengembangkan Pendidikan Islam para ahli agama Islam juga terlibat aktuf dalam diskusi-diskusi mengenai pendidikan Islam di berbagai sekolah. Hal ini dilakukan karena mereka sangat menaruh perhatian terhadap kurangnya keseragaman dalam kurikulum, kurangnya guru-guru yang dapat mengkaitkanantara pengetahuan Islam dengan disiplin ilmu lain, perbedaan sikap diantara pengelola lembaga dan lain-lain. Selain itu para ahli agama juga sangat memperhatikan peran pondok pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan dansosio-kultural dengan pandangan untuk membuat pesantren sebagai agen perubahan yang dinamis di pedesaan, karena kaitan antara Islam dan pembangunan nasional senantiasa menjadi bahan perdebatan dan pertentangan.

Melihat realitas yang ada, maka perlu kiranya diciptakan sebuah system pendidikan Islam sebagai pegangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia.Oleh karena itu, pada tanggal 26 April 1978 dibentuk suatu perkumpulan kerjasama seluruh Lembaga pendidikan tinggi Islam swasta yang bernama  Badan kerjasama Perguruan Tinggi Islam Swasta (BKS-PTIS).

Di Brunai, system politik tradisional diberlakukan kembali dengan mengambil bentuk modern, dimana keluarga Raja sebagai pemegang kepemimpinan kerajaan yang bernama Brunei Darussalam.Situasi politik di Negara ini kelihatan sangat tenang.Hal ini dikarenakan selain ukuran wilayahnya yang tidak begitu luas juga penduduknya yang belum begitu banyak dengan kaum muslimin sebagai mayoritas.Oleh karenanya untuk mengatur dan mengendalikan pemerintahan tidak begitu mengalami kesulitan.

Mayoritas penduduk Brunei adalah Melayu, sebagian yang lain adalah penduduk pendatang, seperti Cina.agama resmi Negara adalah Islam, sehingga ia mendapat perlindungan dari Negara.Dengan mengambil system politik tradisional dan tidak adanya demokrasi politik memungkinkan pemerintahan memberlakukan kebijakan di bidang agama dan lain-lain.Dalam hal pengaruh dari luar, Brunai sangat selektif dan berhati-hati, sehingga mendukung tradisi masyarakat feudal yang diterapkan.Pendidikan agama di Brunei memegang peranan yang sangat penting dalam menyadarkan identitas kaum muslim Melayu Brunei.

Di Philipina, Islam mempunyai sejarah yang panjang.Pada umumnya kaum muslimin terdapat di wilayah Selatan atau disebut Moro dan sebagian ada di Manila dan daerah-daerah pantai Utara.Mayoritas orang-orang Moro adalah Nelayan dan Petani, namun ada juga yang bekerja sebagai pegawai pemerintah.Walaupun Philipina sudah merdeka, namun kaum muslim hidup terpisah dari masyarakat Philipina lainnya.Setelah Philipina diduduki Amerika Serikat pada awal abad ke -20, secara administrative  dan sistematis wilayah muslim di Selatan mulai di satukan  ke dalama masyarakat politik yang lebih luas.Propinsi Moro didirikan pada 1903 sampai 1913 sebagai unit politik dan militer.[38] Setelah itu tahun 1914 sampai 1920 didirikan wilayah bagian Mindanao dan Sulu.Tidak lama kemudian urusan kaum muslimin ditangani oleh pemerintah Filipina.

Kaum muslimin Philipina tetap memegang teguh tradisi , karena bagi mereka agama merupakan hal yang sangat penting. Dalam hal pendidikan umum kaum muslim Filipina ada yang mau menerima dan ada yang menolaknya.Mereka yang menerima pendidikan sekuler biasanya mudah menyatu dengan Negara Filipina, sebaliknya mereka yang hanya mendapatkan pendidikan agama secara tradisional tidak menghendaki integrasi  dengan pemerintah.

Walaupun antara kelompk elit tradisional dan masyarakat muslim umum terdapat perbedaan-perbedaan, namun masih ada perasaan persaudaraan keagamaan terutama ketika menghadapi masalah yang sama, misalnya dalam kesulitan ekonomi.Sejak berakhirnya PD II, ditetapkan kebijakan untuk menempatkan orang-orang Kristen di Mindanao, didukung dengan masuknya modal dan teknologi yang dalam beberapa kasus merugikan dan menyingkirkan kaum muslimin dari tempat tinggalnya.

Keadaan seperti diatas menimbulkan kecurigaan kaum muslimin terhadap non muslim, sehingga dari pihak muslim lahir organisasi baru yang berjuang bagi kaum muslim Philipina seperti Muslim Independet Movement (MIM) di tahun 1960-an, menyusul Moro National Liberation Front (MNLF), dan bangsa Moro Army (BMA). Selanjutnya, karena dieksploitasi ekonominya dan diasingkan secara politik, mereka memberontak pada pemerintah Philipina , menuntut pemisahan diri dari pemerintah.Menurut Abhoud Lingga, salah seorang anggota MNLF, menekankan bahwa saat itu sangat kecil kemungkinannya warga bangsa Moro hidup berdampingan secara damai dengan non muslim, bahkan tidak dapat dirundingkan.[39]

Sebenarnya pemerintah Filipina ingin mengatasi persoalan serius yang dihadapi kaum muslimin, yaitu kesulitan ekonomi.Akan tetapi system politik Philipina tidak dapat memecahkan persoalan , yang terjadi muncul pemberontakan yang dilakukan kaum Komunis. Jurang pemisah antara yang kaya dan miskin semakin lebar, para politisi memiliki pasukan pribadi, sehingga kondisi pada saat itu sangatlah kacau.Keadaan seperti ini mempengaruhi kaum muslimin untuk mengadakan pemberontakan.Usaha pemerintah untuk menghentikan pemberontakan dari MNLF adalah diadakannya perjanjian-perjanjian, tetapi semuanya gagal . Hal ini disebabkan karena pengkhianatan yang dilakukan Marcos dan pemerintah colonial Philipina.[40]

Sebagai suatu Negara yang mayoritas penduduknya Katolik dan dengan sejarah yang panjang tentang pertentangan Islam, Filipina menghadapi persoalan cara mengakomodasikan tuntutan-tuntutan Islam, yaitu bantuan kepada lembaga-lembaga Islam tanpa membahayakan stabilitas politik Negara.

Pendidikan Islam di Philipina, menurut Adib Majul dilakukan di Madrasah.Madrasah di Mindanao tidak mengajarkan bahasa Inggris , bahasa nasional Philipina, kelembagaan Philipina atau keahlian teknis yang dapat menyumbang pembangunan ekonomi komunitasnya.Oleh karenanya madrasah-madrasah tersebut dianggap sebagai sekolah-sekolah informal oleh pemerintah.Dengan demikian lulusan  madrasah tidak dapat dengan mudah pindah atau melanjutkan ke akademi atau perguruan tinggi yang diakui pemerintah.[41]Seiring dengan berjalannya waktu, pemerintah Philipina mengijinkan penggunaan bahasa Arab sebagai media pengajaran.Pada bulan april 1973, di wilayah kaum muslimin, Undang-undang Filipina mengijinkan pengajaran pelajaran agama kepada para murid di sekolah umum yang menyediakan waktu dan tidak berbenturan dengan mata pelajaran resmi dan keadirannya bersifat pilihan[42]dan guru-gurunya harus disediakan orang tua atau organisaso Islam.

Ada dua pusat studi Islam yang merupakan lembaga, yaitu Institut Of Islamic Studies di University of Philipines(1973) dan King Faisal Centre of Arabic and Islamic Studies(1973).[43]Menurut Majul kedua lembaga tersebut walaupun tidak dikendalikan dan diawasi umat Islam, paling tidak telah memperbaiki kondisi agama Islam, pendidikan Ulama, latihan da’wah, dan mengangkat kualitas hidup umat Islam di Philipina.Kuliah diberikan dengan pendekatan instruksional yang tidak mengikat, hal ini disebabkan Philipina sebagai Negara sekuler yang melarang penggunaan dana public untuk tujuan khusus keagamaan.

Untuk memperoleh pendidikan Islam setingkat perguruan tinggi para lulusan madrasah mengambil beasiswa-beasiswa yang ditawarkan oleh Perguruan tinggi Islam  dari laur negeri seperti Al-Azhar.Hal ini dilakukan  untuk menghasilkan Ulama yang terdidik dan professional.Secara umum kaum muslimin Filipina menganggap bahwa pendidikan agama Islam tetap memegang peranan penting dalam masyarakat, yakni untuk menjalin hubungan dengan masyarakat muslim lainnya  dalam bidang politik, ekonomi, social, budaya, seperti di Brunei, Sabah, dan kepulauan lainnya.

Di Muangthai, Islam adalah merupakan agama kedua, setelah Budha.Kaum muslimin adalah kelompok minoritas dalam kerajaan.Mereka sebagian besar tersebar di empat propinsi bagian selatan, yaitu Satun, Narathiwat, Pattani, dan Yala. Masyarakat muslim di Muangthai terdiri dari beberapa etnis dan yang terbesar adalah etnis Melayu.Mata pencaharian mereka bermacam-macam , namun sebagian besar adalah bertani.Didaerah selatan rata-rata sebagai nelayan, sedang yang berada di Bangkok dan pusat kota lainnya bekerja sebagai  pedagang, buruh, tukang ataupun pegawai negeri.Selain ada juga yang bekerja di bidang industry, perbankan, kesehatan ataupun sebagai pasukan kepolisian.

Di bidang politik, keinginan kaum muslimin untuk memisahkan diri sangat meresahkan kerajaan.Gerakan kaum muslimin tersebut tergabubg dalam kelompok organisasi seperti Pattani United Liberation Organization(PULO), Barisan Nasional Pembebasan Pattani(BNPP), Barisan Revolusi Nasional dan masih ada lagi sempalannya walaupun kecil. Keinginan  memisahkan diri dari kerajaan Thai lebih dikarenakan kaum muslimin melihat adanya keengganan pemerintah untuk memeberikan kebebasan dalam mengungkapkan aspirasi budaya mereka dan ini diartikan kaum muslimin sebagai pelumpuhan budaya umat Islam.Selain itu juga tindakan para birokrat local yang tidak simpatiuk seringkali menimbulkan banyak kesulitan.

Pada periode selanjutnya , yaitu setelah PD II pemerintah Thai mencabut beberapa kebijakan ekstrem khususnya maklumat Ratthanayom[44] dari rezim lama dan menunjukkan sikap positif terhadap kaum muslimin, seperti memberikan kebebasan umat Islam dalam menjalankan agamanya.Cara ini berhasil membuat kaum muslimin mau terbuka dan mau menggandeng saudaranya sesame muslim untuk berperan dalam pembangunan nasional Muangthai.Partisipasi Muslim Melayu dalam system politik dan sebagai warga Negara Muangthai mulai tumbuh sejak bangkitnya demokrasi pada tahun 1979.[45]

Kaum muslimin di Muangthai terpecah menjadi empat kelompok, yaitu Chularatmontri (kepala kantor masyarakat muslim di Muangthai).[46] Kelompok modernis yang menerbitkan jurnal Al-Jihad, kelompok ortodok yang menerbitkan Al-Rabitah, dan kelompok muslim-Melayu di selatan yang menentang kelompok Chularatmontri, namun menolak dikatakan sebagai rival Al-Jihad dan Al- Rabitah. Semuanya komit terhadap Islam, adapun perpecahan tersebut lebih dikarenakan kepentingan masing-masing.

Dalam masalah pendidikan Islam formal di Muangthai sebagaimana di Filiphina, tidak banyak memberikan harapan, walaupun telah bertahun-tahun umat Islam di empat propinsi (yang merupakan wilayah umat Islam) telah berjuang untuk mengkomunikasikan aspirasi-aspirasi keagamaan mereka kepada pemerintah Muangthai. Pondok pesantren yang dulu berfungsi sebagai tulang punggung identitas dan pertahanan Islam dalam melawan pemerintah pusat, sewaktu terjadi pembebasan rakyat Pattani, sudah hilang digantikan dengan system sekolah agama yang modern (madrasah). Perubahan ini sebagai akibat dari adanya peraturan pemerintah tahun 1970 yang berisi bahwa semua pondok di keempat propinsi (wilayah bagian selatan) harus mengubah system pendidikan menjadi sekolah agama modern, para murid harus belajar beberapa mata kuliah yang diwajibkan oleh pemerintah seperti bahasa Muangthai, matematika, ilmu alam,sejarah, geografi, bahasa Inggris, dan kerajinan kayu.[47]

Di sekolah-sekolah pemerintah, para murid termasuk yang beragama Islam diharuskan mempelajari Budhisme sebagai mata kuliah wajib. Pada perkembangannya pemerintah mengijinkan pengajaran pengetahuan Islam disekolah – sekolah pemerintah, namun pada kenyataannya di mata orang Islam praktek ini dapat dikatakan gagal, karena para gurunya kurang bermutu dan bukan guru tetap. Sementara itu dalam hal masa depan sekolah, Islam swasta tidak dapat bersaing dengan sekolah pemerintah, oleh karenanya untuk menyeimbangkan di madrasah – madrasah yang diajarkan mata kuliah sekuler agar para murid dapat berhasil dalam ujian Negara. Keberhasilan dalam ujian Negara merupakan syarat untuk dapat melanjutkan pendidikan agama Islam di lembaga tinggi pendidikan agama Islam seperti Pakistan, Timur Tengah, Indonesia, ataupun Malaysia.

Para lulusan sekolah agama tidak memingkinkan bekerja di pemerintah, mereka rata-rata menjadi guru agama, Qadhi, dan pejabat birokrasi keagamaan local. Maka tidaklah mengherankan jika madrasah kurang menarik bagi kaum muslim. Bagi orang tua muslim yang menyekolahkan anaknya di sekolah pemerintah, mereka menyuruh anaknya untuk sekolah agama dengan system non formal di masjid.

Singapura adalah sebuah Negara kecil yang memiliki penduduk multirasial, multilingual dan multi agama. Keturunan Cina memegang predikat paling tinggi disusul Melayu, India, Pakistan, dan Arab. Umat Islam merupakan kelompok minoritas dan heterogen. Mayoritas dari kaum muslimin adalah Melayu dengan latar belakang yang berbeda-beda; orang pesisir Malaysia, Jawa, Bugis, Bawean, dan lain-lain. Jumlah Cina Yang muslim hanya sedikit.

Untuk menunjukan kepada kaum muslimin tentang prinsip kebebasan dalam beragama dan melindungi kepercayaan mereka, pemerintah mendirikan Departemen Urusan Agama Islam, Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS), sebagai sebuah badan hukum untuk menjadi penasehat presiden Singapura dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam, di bawah ketentuan Administration of Muslim Law Act of 1966, organisasi Islam lainnya adalah Himpunan Dakwah Islam Singapura (JAMIYAH) dan Majlis Pusat Organisasi – organisasi Melayu, sedang surat kabar kaum muslimin adalah Berita Harian.

Sebagai Negara yang penduduk muslimnya sedikit, pendidikan Islam di Singapura sangat memprihatinkan. Di bawah system pendidikan yang maju, kaum muslim Melayu tetap saja tertinggal. Tercatat pada tahun 1980 hanya terdapat 679 orang Melayu yang berpredikat sarjana. Sejak tahun 1958 pendidikan agama Islam telah diajarkan di sekolah-sekolah melayu sekitar 35-45 menit seminggu, untuk mencari tambahan pengajaran agama bisa belajar di Masjid yang memang menyediakan waktu dan tempat. Waktu itu hanya ada empat sekolah lanjutan dan lima sekolah dasar yang mempunyai jam pelajaran penuh, masing-masing dengan system dan kurikulumnya sendiri.

Tahun 1982 Kementrian Pendidikan mewajibkan adanya pengajaran agama disekolah-sekolah pemerintah bagi murid yang beragama Islam pada tingkatan sekolah lanjutan. Walau Pendidikan formal agama Islam di Singapura mengalami kemunduran, namun perhatian  umum terhadap pendidikan Islam non formal semakin meningkat, hal ini lebih disebabkan karena banyak orang tua yang mengirim anaknya ke sekolah pemerintah atau sekuler, tetapi mereka juga tidak ingin anaknya miskin pengetahuan agama Islam.

Gambaran sekolah formal agama Islam di Singapura saat ini masih kekurangan fasilitas sebagai lembaga pendidikan modern. Para murid belajar dalam gedung-gedung yang sudah tua dan kebanyakan gurunya tidak menerima latihan apapun dalam bidang seni dan tehnik, sekalipun ada di antaranya yang memiliki gelar dari universitas-universitas Islam. Para murid sama sekali tidak mengambil kegiatan ekstra kurikuler.[48]

Melihat realitas yang ada, kaum muslimin menyadari akan adanya kekurangan dan kelemahan pada pendidikan agama formal, sementara kebutuhan kaum muslimin untuk meningkatkan standar hidup melalui pendidikan, maka dibentuklah sebuah Majelis Pendidikan Anak-Anak Islam (MENDAKI) pada bulan Agustus 1981. Program pertama yang ditangani adalah mengadakan pembaharuan dalam pendidikan bagi seluruh penduduk Islam Melayu. Lebih lanjut dalam programnya, MENDAKI harus mengarahkan dirinya pada pendidikan keagamaan dan sekuler secara serempak, sehingga pengetahuan agama Islam diperoleh dan jaminan masa depan dapat dicapai.

 


[1] 1.badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta : PT. Raja GrafindoPersada, 1995), hlm. 209

[2] 2. Abdullah (ed), Sejarah Umat Islam Indonesia, (Jakarta : Majelis Ulama Indonesia, 1992), hlm.55

[3] Anas Machmud, “Turun naiknya kerajaan Aceh Darussalam di pesisir Timur Pulau Sumatera”, dalam A. Hasymy, (ed) , sejarah Masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia, (bandung; PT. Al-Ma’arif, 1989), hlm .290

[4] H.Djajadiningrat, Critische Beschouwing van de Sadjarah Banten Bijdrage ter Kenschetsing van de Javaansche Geschiedschiedschrijving, (Haarlem : Joh. Enschede en Zonen, 1913), hlm. 179.

[5] H.J.de Graaf,”Islam di Asia Tenggara sampai Abad ke-18” dalam Azyumardi Azra (ed.), Perspektif Islam di Asia Tenggara, (Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 1989), hlm.6

[6] Yatim, Sejarah Peradapan, hlm.210

[7] Ira. M. Lapidus, Sejarah Sosial Umat Islam, bagian 1 & 2, terj. A. Mas’adi (Jakarta ; PT Raja Grafindo Persada, 1999), hal 723

[8] Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru, : 1500-1900 Dari Emporium sampai Imperium ; jilid I, (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm .37

[9] Ibid, hlm. 38

[10] P.A.Tiele, “De Eoropeers in den Maleischen Archipel,”, BKI, 25 (1887) hlm 34-36

[11] Ibid, hlm. 308-309

[12] Ibid, hlm 37.

[13] Ibid, hlm 345.

[14] Ibid., hlm. 480.

[15] Persetujuan atau perjanjian Tordesillas adalah sebuah kesepakatan yang dicapai antara Spanyol dan Portugis tentang pembagian kekuasaan lautan, bagian sebelah barat garis bujur 170 derajat yang menerobos Tg. Verde adalah kekuasaan dan Pengaruh Spanyol, sedangkan sebelah timurnya adalah pengaruh dan kekuasaan Portugis .Lihat C.S.T Kansil& Julianto,, sejarah perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia (Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama, 1991), hlm .9.

[16] Lapidus,Sejarah Sosial, him 743-745

[17] Omar Farouk, “Muslim Asia Tenggara dari Sejarah Menuju Kebangkitan Islam “dalam Syaiful Muzani

(Ed). Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara, ( Jakarta LP3 ES,1993 )hlm 32

[18] Lapidus, Sejarah Sosial, hlm 746

[19] Ensiklopedia Nasional Indonesia, jilid 10, ( Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1991 ). Hlm. 82

[20] D.G.E. Hall, A History of Southeast Asia, edisi keempat ( London: Macmillan,1981 ) hlm.578

[21] Untuk mengkaji hal ini, lihat Ranjit singh, Brunei 1839 – 1983: the problem of political Survival, ( Kuala Lumpur, Oxford UneversityPress, 1985 ), hlm 7-11, 81-105.

[22] Lapidus, Sejarah Sosial, hlm. 747

[23] Ibis, hlm.746

[24] Ensklopedi Nasional Indonesia, Jilid. 5, hlm. 298-300

[25] Surin Pitsun, Islam di Muangthai, (Jakarta; LP3ES, 1989), hlm.21

[26] Ibid.,hlm. 22

[27] Lihat seni Mudman, “Negara,kekerasan dan bahasa tinjauan atas Sejumlah Hasil Studi Mengenai Kaim Muslim Muangthai” dalam Muzani(ed) Pembangunan dan Pembangkitan, hlm 327 – 329

[28] Chandra Muzamir, “Kebangkitan Islam Suatu Pandangan Global dengan Ilustrasi dari  Asia Tenggara” dalam Muzani 9ed0, Pembangunan dan Kebangkitan, hlm 60

[29] Tentang Revivalisme, modernism, neo- revivalisme, dan neo- modernism, lihat Fazlur Rahman,” Islam Challenges and Opportunities,” dalam Alford T. Welch dan Piere ChaChia (eds). Islam Past Influence and Present Challenge, (London Edinburgh University Prees, 1979 )

[30] Lihat Straits Time, 19-20 Juli dan Agustus 1989

[31][31] PMIP atau PAS sesungguhnya merupakan bagian dari UMNO, Partai ini dibentuk oleh anggota-anggota Persatuan Ulama-ulama se-Malaya, yaitu sebuah badan dalam UMNO yang merasa cemas akan tujuan-tujuan UMNO dan menginginkan untuk memperjuangkan Islam dengan partai tersendiri. Lihat Y. Mansoor Marican,”Malay Nasionalism and the Islamic Party of Malaysia”, dalam Islamic Studies, (Spring,1977) hlm 25

[32] Meskipun partai ini telah memilah jalur konstitusional untuk mencapai tujuannya, partai harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Lihat Manifesto PAS Negeri Kelantan 1986, (Kelantan: Perhubungan PAS Negeri Kelantan 1986) hlm 5

[33] Darul Arqam merupakan gerakan non politik yang mempunyai tujuan mewujudkan gaya hidup sebagaimana yang dijalankan masysrakat muslim pada masa Rasulullah.

[34] Tentang penjelasan pancasila dan persoalan-persoalan yang berkait denganyya, lihat Enadang saifuddin Anshari, The Jakarta Charier 1945, (Kuala Lumpur Muslim Youth Movement of Malaysia, 1979),hlm 10-17

[35] Lihat Herbert Feith, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia.(Itacha, New York:1962)

[36] B.J.Boland, Pergumulan Islam di Indonesia,(Jakarta Grafiti Pers, 1985) hlm 106

[37] Zakiah Daradjat, “Keadaan Ilmu-Ilmu Pada Perguruan Tinggi Indonesia sekarang dan pada Masa yang akan Datang” (makalah yang dibacakan pada Seminar Islam di pusat Pengajian Tinggi ASEAN, Universiti Kebangsan Malaysia,1978), hlm 195

[38] From Seccesion to Autonomy : Self-Government ini Southern Philippines, (Manila : Ministry of Foreign Affairs, september 1980), hlm.4

[39] Abhoud Lingga,” The Strunggle of The Bangsa Moro People For National Liberation”, mimeograph (Cotabato City, July 1977), hlm.9

[40] Caesar A.Majul, Dinamika Islam Filipina, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 157

[41] C.A. Majul,”The Problem of Islamic Da’wah in The Philippines”(Makalah yang dibacakan pada the Internasional Conference of The 15th Century Hijra, Kuala Lumpur, 24 November -4 Desember 1981), Hlm. 16.

[42] Ibid, hlm 17

[43] Tentang kedua pusat studi Islam tersebut lebih jelasnya lihat tulisan Nagasura Madale,”Kebangkitan Kembali Islam dan Nasionalisme di filiphina,”dalam tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara , (Jakarta :LP3ES, 1989), hlm. 354-356)

[44] Shukri Ibrahim, Sejarah kerajaan Melayu Pattani, (pasir Puteh, Kelantan t.t mimeograph), hlm 70

[45] Sejumlah orang muslim Melayu ikut serta dalam pencalonan wakil-wakil rakyat dari partai-partai politik di Tahiland, yaitu pada tahun 1079, 1983, dan pemilihan umum Thailand di tahun 1986 .Pada pemilihan Juli 1986 sejumlah nama Muslim terpilih sebagai anggota dewan Perwakilan Rakyat Thailand, mereka adalah Areepen Uttarasingh( Democrat) Sudin Phyuthanont (United Democratic), Seni Madadakul (Community Action), Den Tohmeena(Demokrat) Wan Munamaduor Mata (Democrat), Adul Phunimarong (United Democratic), dan ChirayusNaowakate (progrees)

[46] Adalah nama sebuah lembaga yang diberikan kepada seorang Pemimpin keagamaan Islam (Syaikhul Islam ) oleh pemerintah Thailand. Ia bertanggung jawab kepada Raja Thailand dan merupakan pemimpin birokrasi keagamaan Islam diseluruh Thailand yang berhubungan dengan semua masjid yang terdaftar di Thailand pada semua tingkat.

[47] Yusuf bin che Kob, Sistem Pendidikan Agama di selatan Thailand, (tugas Akademis di Departemen Shariah, Universitas Malaysia, 1980) hlm 65

[48] Abu Bakar Maidin, “Problem Confronting Missionary Activities in Muslim Sociates and Strategy for the Future” ( makalah yang dibacakan pada the International Conference of the 15 th century hijra, Kualalumpur, 24 November 4 Desember 1981) hlm 17

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: