Tinjauan Yuridis terhadap Konggres Advokat Indonesia dan tindakan Peradi

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP

KONGGRES ADVOKAT INDONESIA DAN TINDAKAN PERADI

Oleh : Kamaludin Hasibuhan, SH

Ide tulisan ini berawal dari banyaknya pertanyaan dari rekan-rekan advokat dan masyarakat yang masuk pada kami tentang perbedaan sikap diantara panitia Konggres Advokad Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 30 dan 31 Mei dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang bersifat ancaman pemecatan bagi anggota Peradi yang mengikuti Konggres Advokat Indonesia .

Sebenarnya ide diadakannya konggres Advokat Indonesia adalah berawal dari ceramah/ide luhur dari sesepuh/senior advokat Indonesia (Bang Adnan Buyung Nasution) di Medan, yang menilai lambannya kinerja Peradi selama kepengurusannya dan tidak berwibawanya Peradi dimata masyarakat hukum, yang dalam akhir ceramahnya mengusulkan adanya Konggres Advokat Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja Peradi.

Bila hanya Konggres Advokat Indonesia merumuskan hal-hal yang berhubungan dengan perbaikan kinerja Peradi (bersifat rekomendasi) semisal usulan untuk mengadakan Mukernas dan atau segera mengadakan musyawarah Nasional luarbiasa bila telah memenuhi pasal 29 AD Peradi, menurut saya itu adalah ide-ide luhur dan harus diacungi jempol dan pihak peradi tidak perlu sewot dan sampai-sampai memberi ancaman pemecatan pada peserta konggres.

Namun jika konggres Advokat Indonesia tanggal 30 dan 31 Mei membentuk Pengurus dan Struktur baru Peradi berdasarkan hasil Konggres Advokat Indonesia, itu adalah tindakan sia-sia dan tidak memberi dampak yuridis terhadap Peradi yang dideklarasikan pada tanggal 21 Desember 2004, sebab dalam Anggaran Dasar Peradi tidak mengenal dengan lembaga/istilah Konggres. Dan bila mereka yang ikut membidani dan menyusun serta menandatangani pembentukan pengurus dan struktur baru peradi adalah orang-orang yang menandatangi Deklarasi tanggal 21 Desember 2004 tentang pendirian Peradi dan yang menandatangani akte notaris no. 30 tertanggal 8 september 2005 tentang pernyataan Pendirian Peradi, adalah tindakan yang sangat sia-sia (termasuk golongan orang-orang yang Wanprestasi) dan sangat menurunkan martabat mereka dihadapan yuniornya dan malah bahkan dimata pemerintah.

Demikian sebaliknya, bila dengan adanya hasil-hasil konggres Advokat Indonesia yang bersifat memojokkan Peradi dan bahkan hanya karena ikut konggres, pihak Peradi langsung mengeluarkan surat pemecatan sebagai anggota Peradi, inipun adalah tindakan emosi semata dan sama sekali tidak mempunyai dampak yuridis, sebab didalam pasal 9 dan 10 UU no. 18 tahun 2003 tentang Advokat dihubungkan dengan pasal 10 ayat ( I ) Anggaran Dasar Peradi telah ditentukan lembaga yang mempunyai kewenangan memberhentikan seseorang sebagai advokat/anggota Peradi hanyalah DEWAN KEHORMATAN ADVOKAT dan atas dasar KEPUTUSAN MUNAS PERADI.

Dengan kata lain, baik dalam UU Advokat maupun AD/ART Peradi tidak mengenal lembaga KONGGRES ADVOKAT INDONESIA dan tidak mengenal pemberhentian yang dilakukan oleh PENGURUS PERADI.

Berdasarkan tinjauan yuridis diatas, bagi advokat yang ada kesempatan waktu tidak ada salahnya untuk mengikuti konggres advokat Indonesia pada tanggal 30 mei, dengan membawa pesan-pesan moral luhur untuk kemajuan kinerja dan eksistensi Peradi kedepan, dan bagi segenap pengurus Peradi konsekwenlah dengan AD/ART yang telah kalian deklarasikan dan tandatangani, serta bagi pemerintah diharapkan kehati-hatiannya dalam menyikapi perbedaan pendapat yang melanda anggota advokat ini.

JAYALAH ADVOKAT INDONESIA

Penulis

TTD

KAMALUDDIN HASIBUAN, SH.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s