ALIH STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

ALIH STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
Upaya Untuk Mempercepat Laju Pembangunan

Wates,

Alih status desa menjadi kelurahan bagi Desa Wates merupakan startegi untuk mempercepat laju pembangunan. Karena dengan berstatus kelurahan, kesempatan untuk mendapatkan anggaran pembangunan menjadi lebih luas. Seperti bantuan dari Pemerintah Pusat akan dapat diterima dalam jumlah lebih besar.
Demikian dikatakan Wabup Drs H Mulyono di hadapan warga Pedukuhan Kriyanan, Sabtu (21/6) saat melakukan kunjungan kerja (kunker) Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM) di wilayah Kecamatan Wates. Turut dalam kunjungan tersebut Ketua Komisi II DPRD Drs Sudarminto, Kepala Bappeda Budi Wibowo SH, beberapa pejabat pemkab serta pengurus TP PKK. Rombongan Wabup disambut oleh Camat Wates Drs Anang Suharsa, kepala desa dan tokoh masyarakat.
Dengan demikian, tambah Wabup, alih status tidak akan merugikan perangkat desa atau masyarakat. Tetapi justru akan lebih menguntungkan. Selain laju pembangunan akan lebih cepat, aset yang dikelola juga akan lebih banyakdan jelas.
“Contohnya bekas gedung bisokop ‘Mandala’. Saat ini gedung itu tidak jelas siapa pengelolanya. Kalau ada yang akan menggunakan pasti menghubungi bupati. Padahal itu bukan ranah urusan bupati. Akan lebih tepat kalau nanti yang mengelola KelurahanWates,” tuturnya.
Mulyono menegaskan, alih status Desa Wates bukan hanya merupakan keinginan pemkab. Namun merupakan hasil studi kelayakan dari akademisi yang benar-benar kredibel dan independen. Kalau dinilai sudah layak, tentunya itu merupakan jalan terbaik bagi Desa Wates untuk lebih maju, imbuhnya.
“Contoh di beberapa daerah menunjukkan, dengan menjadi kelurahan percepatan pembangunan wilayah menjadi lebih tinggi. Seperti di Purworejo, dengan adanya 25 kelurahan dari 436 desa yang ada kemajuan pembanguan bisa menjadi lebih cepat,” terang Mulyono.
Oleh karenanya, Wabup mengharapkan agar perangkat desa dan masyarakat Wates mendukung rencana alih status tersebut. Semua proses akan dirancang secara matang dan dijamin tidak akan ada yang dirugikan, tandasnya.
Mantan pejabat DPU Kota Bandung itu menilai wajar kalau saat ini di tengah masyarakat ada sikap pro dan kontra. Sebab, kata dia, belum semua pihak tahu persis esensi alih status. Ada yang khawatir alih status akan merugikan perangkat desa ataumasyarakat.
“Saya berharap bagi yang belum tahu langsung saja bertanya ke pemkab. Saya dan Pak Bupati siap menerima dalam waktu 24 jam. Kalau tidak bisa menghadaplangsung bisa dengan SMS. Tidak perlu memasang spanduk,” ujar Mulyono.
Selain di Kriyanan, kunker juga dilakukan di beberapa desa lain di wilayah Kecamatan Wates, dengan meninjau hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swadaya masyarakat setempat.
Menurut Anang Suharsa, selama 2 tahun terakhir besarnya swadaya mengalami peningkatan 100 persen lebih. Tahun 2006 sebesar Rp. 603.690.700,- dan tahun 2008 mencapai Rp. 1.281.531.000,-. Peningkatan ini menunjukkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan telah semakin meningkat pula, katanya.(Udin/Dwi)

Iklan

Tentang Eyang Surur

Peduli semua
Pos ini dipublikasikan di Kulon Progo. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s