Gereja dan Politik dalam Sejarah Gereja Protestan

Gereja dan Politik dalam Sejarah Gereja Protestan
oleh Alle Hoekema
Beberapa teman saya di Negeri Belanda, secara prinsipiil tidak menggunakan hak memungut suara pada waktu ada pemilihan umum dalam negara kami yang demokratis. Dalam visi mereka maka kerajaan Allah seolah-olah terpisah total dari kerajaan-kerajaan duniawi. Dan karena mereka secara radikal sudah menyatakan diri pengikut Kristus, maka menurut mereka sebenarnya mereka sudah menjadi warga kerajaan Allah dan bukan lagi warga kerajaan Belanda. Jadi, mereka termasuk ‘Golongan Putih’, namun bukan dalam arti pragmatis: tidak mau memilih antara partai-partai yang semuanya korup atau kurang bisa dipercayai, melainkan dalam arti prinsipiil: tidak ingin mencampur kerajaan Allah dan kerajaan-kerajaan/pemerintahan-pemerintahan duniawi.
Sama seperti mereka, saya berasal dari suatu gereja yang dalam abad ke 16 sangat dianiaya oleh pemerintah dan oleh gereja-gereja lainnya. Dan pemerintah waktu itu memanggil diri: pemerintah Kristen! Gereja saya waktu itu dianggap sebagai sekte yang berbahaya biarpun penganutnya justru menjauhkan diri dari penggunaan kuasa, lebih dari penggunaan senjata. Alasan mereka: Kristus tidak menggunakan senjata dan menjauhkan diri dari kuasa politik.
Namun, saya tidak seradikal teman-teman tersebut di atas. Mungkin saya kurang tajam dalam arti teologis. Tetapi di samping itu saya juga ada pertanyaan-pertanyaan eksegetis dan pertanyaan-pertanyaan hermeneutis. Pertanyaan-pertanyaan tersebut misalnya mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam Roma 13:1-7. Apa yang dimaksudkan Paulus dengan istilah pemerintah (exousia) dan sampai dimanakah istilah yang dia gunakan dalam Roma 13 bisa disamakan dengan pemerintah demokratis masa kini? Apa artinya istilah takluk (upotassesqai)? Apa maksud Paulus kalau dia bilang bahwa ‘tidak percuma pemerintah menyandang pedang’? Apakah pemerintah dalam Roma 13 berada langsung di bawah Allah sebagai pencipta (‘aturan penciptaan’) atau di bawah Kristus juga sebagai Sang Pembebas? Ukuran-ukuran mana yang harus digunakan untuk menilai baik-buruk, keilahian atau demonisnya suatu pemerintah? Dan mengapa Paulus di Kisah Para Rasul 25:11 dan 28:19, ketika dia akan dihakimi oleh wali negeri Festus, berkata bahwa dia naik banding kepada Kaisar Romawi padahal dia hanya mengakui Kristus sebagai otoritas? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu mempersulit pilihanku: menjadi golput prinsipiil atau demokrat, biarpun demokrasi tak sama dengan teokrasi dan tak tentu pasti diarahkan pada kerajaan Allah? Karena belum tentu, rakyat, subjek dari demo-krasi, sebagai rakyat yang menurut Alkitab berada dalam status ‘jatuh’, tahu apa yang sesungguhnya baik untuk dia dan dunia? Sampai sekarang saya merupakan warga negaraku yang menggunakan hak memilih – biarpun kemungkinan besar posisi tersebut tidak bisa dibela secara penuh oleh teologiku, maupun oleh pengalaman dan sejarah gerejaku dan sejarah demokrasi.
Gereja dan politik pada abad ke-16 sampai dengan abad ke-18
Pada abad ke-16, 17 dan 18 nisbah antara gereja-gereja dan pemerintah negara memang kuat, tapi kaum biasa tidak punya hak apapun. Mereka ikut-ikut saja. Kadang-kadang gereja sebagai lembaga atau institut menggunakan pemerintah duniawi untuk politiknya sendiri. Sering politik gerejani itu ditentukan oleh pertentangan antara katolik dan protestan, adakalanya oleh tantangan Islam dari negeri Turki, dan tentu juga oleh kepentingan-kepentingan gereja di daerah jajahan di Afrika, Amerika Latin dan Asia. Khususnya gereja Katolik sering berusaha untuk mempengaruhi pemerintah. Itu ada hubungan juga dengan sejarah dan teologinya; hingga kini gereja itu merupakan satu-satunya gereja yang punya negara resmi, Vatikan, sehingga banyak negara ada duta besar di sana dan Sri Paus diterima sebagai penguasa duniawi pula di dalam rapat Perserikatan Bangsa-Bangsa! Namun, dalam negara protestan seperti Swedia, Inggeris, (dulu) Negeri Belanda dan (sebagian) Negeri Jerman, gereja negara protestan (entah Lutheran, entah Kalvinis, entah, di Inggeris, Anglikan) juga berusaha untuk mempengaruhi pemerintahnya, kadang-kadang dengan berhasil, kadang-kadang tanpa sukses.
Sering dalam negara-negara itu di samping gereja resmi ada gereja-gereja lain yang dianggap ‘dissenter’ dalam abad 16-18 itu. Artinya: ajarannya tidak sesuai dengan ajaran gereja utama (gereja negara). Namun, karena macam-macam alasan, di antaranya alasan ekonomis-politik dan sikap toleransi, gereja-gereja ‘dissenter’ itu tetap ditolerir. Dan sewaktu-waktu, ketika ada pertikaian antara gereja negara (yang sering konservatif) dan pemerintah (yang ingin maju secara ekonomis dan terbuka), maka gereja-gereja ‘dissenter’ itu memihak pemerintah. Harus diakui, bahwa keadaan di Ameri-ka Serikat dari permulaan berbeda; di sana tidak ada satu gereja tertentu yang dianggap gereja negara atau gereja yang hak-haknya lebih besar dibanding-kan gereja-gereja lain. Boleh dikatakan, di A.S. semua gereja dianggap gereja ‘bebas’, free church.
Di pihak lain, pemerintah-pemerintah Eropa sering menggunakan gereja-gereja untuk mencapai sasaran politiknya pula. Saya memberi dua contoh buruk dari abad ke 19 dan 20. Perdana menteri Jerman Otto von Bismarck (1815-1898) yang ingin mempersatukan negara bagian-bagian Jerman, dan kemudian memperluas kuasa Jerman di Afrika, menggunakan antara lain pemimpin-pemimpin Rheinische Mission (Badan Misi Lutheran di Jerman Utara) untuk mencapai sasarannya dan teologi misioner dari beberapa pemimpin lembaga P.I tersebut lama-lama menjadi suatu teologi nasionalistis: ‘Pekabar Injil Jerman tidak usah mengingkari identitas Jermannya maupun cintanya akan tanah airnya’, demikianlah Gustav Warneck dalam Allgemeine Missions Zeitung, 1885 hal. 558. Dia menulis kalimat itu langsung setelah dalam tahun 1884-5 di kota Berlin (Jerman) diadakan konperensi besar di mana para pemimpin negara Jerman, Inggeris, Perancis, Belgia dan Portugal saling membagi-bagikan benua Afrika secara ekonomis dan politik. Di sanapun akhirnya gereja-gereja dan lembaga-lembaga pekabaran Injil digunakan dan disalahgunakan untuk sasaran makropolitik tersebut. Contoh yang paling buruk adalah gereja Jerman pada masa Hitler memerintah (1933-1945). Sebagian besar dari gereja protestan waktu itu menjadi alat setia dalam tangan National-Sozialismus (Nazi). Hanya bagian kecil melawan politik tersebut. Bagian itu, yang sangat dipengarui tokoh-tokoh seperti Karl Barth dan Martin Niemöller, dipanggil Bekennende Kirche, gereja yang berazas pada pengakuan iman (Barmer Thesen, 1934) yang sangat kritis terhadap kuasa-kuasa duniawi sebagai kuasa yang sama penting seperti kuasa Kristus.
Pengaruh zaman penerangan dan gerakan demokrasi dalam abad 19
Pada umumnya kaum kristen di dunia barat bersifat positip terhadap politik, lebih-lebih karena setelah munculnya Era Pencerahan (abad ke-18) dan revolusi Perancis (akhir abad ke-18) maka golongan tengah dan kemudian rakyat jelata lama-kelamaan menerima hak-hak demokratisnya. Sering tahun 1848 disebut sebagai tahun penting. Pada waktu itu dibeberapa negeri, kuasa mutlak dari raja-raja dibatasi dan parlemen-parlamen mulai mengambil alih kuasa itu. Lebih-lebih setelah pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 semua warga negara (termasuk wanita) mendapat hak suara secara aktif (boleh memilih) dan pasip (boleh dipilih). Sejak waktu itu kita melihat bahwa kaum Kristen mulai tertarik lagi terhadap politik. Di satu pihak mereka melihat kuasa politik dari sosialisme yang sangat kritis terhadap gereja (karena gereja yang sampai waktu itu sering membagi kuasa dengan pemerintah duniawi), di fihak lain gereja takut akan munculnya liberalisme yang seolah-olah membawa modernisasi masyarakat yang terlalu cepat. Maka, jalan yang dianggap terbaik di negeri-negeri Jerman, Belanda dan beberapa negara lainnya ialah mendirikan partai-partai kristen. Anehnya, di Inggeris dan di Perancis hal itu tidak terjadi! Tetapi di sana gereja tetap memiliki posisi sebagai gereja negara (Anglikan, di Inggeris), atau memiliki posisi dominan (gereja Katolik di Perancis). Situasi di Indonesia, dimana antara 1945 dan 1970an dan mulai lagi setelah 1998 ada partai Kristen (disamping partai Moslem) sebenarnya dipengaruhi keadaan di negeri Belanda dan di Jerman.
Namun demikian, baik di Jerman maupun di negeri Belanda keberadaan partai kristen tidak merupakan jaminan supaya etika Kristen, lebih-lebih etika Alkitabiah, dipraktekkan. Biasanya partai-partai itu tidak memperoleh mayoritas dalam parlemen sehingga mereka harus mengadakan kompromi-kompromi politik; apalagi, sering partai-partai itu lebih suka akan kuasa dari pada prinsip; dan akhirnya sering kali mereka hanya menjadi partai pertengahan atau partai konservatip. C dari Christen (CDU di Jerman, CDA dinegeri Belanda) seolah-olah bisa diganti oleh conservative atau centrum! Sehingga timbul pertanyaan: apakah suatu politik Kristen pada prinsipnya mungkin kalau kita berdasar pada Alkitab saja? Tak mengherankan bahwa di negara-negara lain (Amerika Serikat, Perancis dll) tak ada partai Kristen sama sekali, dan bahwa di Belanda, Jerman dsb banyak orang Kristen memilih partai-partai sekuler (sosialis, liberal, konservatip). Hal yang mirip terjadi di Indonesia dimana banyak orang Kristen (dan banyak orang Islam!) bergabung dalam partai-partai yang tidak punya latar belakang agamawi!
Saya berkesan bahwa selama dasawarsa-dasarwarsa terakhir ini pengaruh gereja di bidang politik didunia barat sangat menurun. Dalam negara saya sendiri, kadang-kadang ada hubungan antara Dewan Gereja-gereja dan pemerintah (atau partai-partai politik); demikian pula para uskup Gereja Katolik sewaktu-waktu mencari kontak dengan anggota DPR atau menteri-menteri. Namun, suara mereka makin seringkali dilalaikan. Hal itu disebabkan antara lain a) karena secara intern gereja-gereja sering tidak utuh dan satu (misalnya tentang soal-soal euthanasia, soal kemajemukan masyarakat, soal keterlibatan dalam peperangan internasional dsb), dan b) gereja berusaha membawa suara kenabian tanpa memberi usulan pemecahan persoalan sosial-politik secara konkrit. Dengan sendiri pemerintah mangangkat bahu kalau gereja bicara ! Dan kepentingan gereja-gereja hanya diakui dalam lapangan hidup pribadi. Kalau saya tidak salah, maka di Indonesia, kepentingan agama pada umumnya makin penting, tapi pengaruh gereja-gereja Kristen dan PGI makin kecil – mungkin karena alasan-alasan yang mirip dengan Eropa. Harus diakui, bahwa keadaan di Amerika Seriakat agak berbeda. Disana gereja-gereja dianggap sebagai kuasa politik yang bisa berkongkol sehingga harus diperhatikan.
Kesimpulan mana yang akhirnya bisa ditarik?
Saya menyebut tiga hal. Pertama, nisbah antara gereja Kristen dan negara, dengan sikap nasionalisme, perlu diperhatikan dan dibahas ulang. Dari sejarah gereja di dunia barat kita belajar, bahwa nasionalisme (termasuk kebudayaan nasional!) bisa menjadi suatu bahaya. Tentu, saya menyadari bahwa keadaan di dunia Asia berbeda dari situasi barat: gereja-gereja pada umumnya kecil dan tanpa kuasa. Namun demikian bahaya itu berlaku pada semua zaman dan disemua daerah.
Yang kedua, hak-hak demokratis berlaku juga untuk orang-orang Kristen dan ada baiknya mereka, secara kritis, menggunakan hak-hak tersebut. Seandainya mereka tidak hanya menggunakan hak memilih secara aktip melainkan juga secara pasip mau dipilih dalam salah satu jabatan pemerintah, maka mereka perlu mengetahui bahwa hanya Allah menjadi penguasa dunia dengan Kristus sebagai saksi murni dan raja pendamai.
Akhirnya, saya sangat mengharap supaya perikop Roma 13:1-7 akan ditafsir ulang, terlepas dari sejarah tafsiran yang sangat ditentukan sejarah gereja barat dimana gereja (dulu) punya mayoritas dan pemerintah biasanya dianggap pemerintah yang membela nilai-nilai kekristenan. Sampai kini hampir semua buku tafsiran tentang surat Roma secara implisit atau eksplisit dipengaruhi situasi dunia Eropah sampai sekitar tahun 1950, dimana gereja Katolik maupun protestan masih kuat, sekularisasi belum kelihatan jelas dan kemajemukan masyarakat dan kebudayaan belum nyata. Di Indonesia pun belum ada buku tafsiran Surat Romawi yang ditulis orang Indonesia sendiri! J.L.Ch. Abineno pernah menulis karangan yang bagus dan terang tentang Roma 13:1-7 dalam buku Kejakinan dan Perdjuangan (Jakarta, 1972, hal. 425-437). Namun, Abineno pun berdiskusi dengan tokoh-tokoh barat seperti Oskar Cullmann, Karl Barth, A.A. van Ruler dll. Mereka rupanya merupakan latar belakang dimana interpretasinya bisa bertumbuh. Sudah waktunya kita mengambil langkah berikut sehingga surat Roma ditafsir dalam konteks pluralitas agama yang ada di Indonesia masa kini.
Paulus menulis suratnya didalam suatu konteks dimana penguasa Romawi secara terang-terangan melawan (atau paling tidak: bersikap tak peduli) terhadap agama Yahudi dan gerakan Kristen. Dan masyarakat besar yang berada dibawah kuasa kaisar Roma itu, sungguh-sungguh majemuk, baik dibidang agama maupun bahasa dan kebudayaan. Sampai di manakah, misalnya, anjuran Paulus di Roma 13 bisa digunakan dalam suatu masyarakat Madani, dimana syariah Islam berlaku untuk beberapa bidang kehidupan penduduk?
Prof. Dr. Alle A. Hoekema adalah mantan Profesor Universitas Amsterdam di bidang Misiologi dan Teologi Kontekstual; pada masa pensiunnya mengajar di Vrije Universiteit Amsterdam dan sebagai dosen tamu di STT Intim Makassar.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s