Prinsip Pengelolaan Zakat

Prinsip Pengelolaan Zakat

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka yang dimaksud “Pengelolaan Zakat” adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Sebelum mendiskusikan tentang pengelolaan zakat maka yang perlu pertama kali di dibicarakan adalah menentukan VISI dan MISI dari lembaga zakat yang akan dibentuk. Bagaimana Visi lembaga zakat yang akan dibentuk serta misi apa yang hendak dijalankan guna menggapai visi yang telah ditetapkan, akan sangat mewarnai gerak dan arah yang hendak dituju dari pembentukan lembaga zakat tersebut. Visi dan misi ini harus disosialisasikan kepada segenap pengurus agar menjadi pedoman dan arah dari setiap kebijakan atau keputusan yang diambil. Sehingga lembaga zakat yang dibentuk memiliki arah dan sasaran yang jelas.

Selanjutnya adalah melakukan “pengelolaan zakat” sebagaimana dijelaskan dalam maksud definisi pengelolaan zakat diatas. Diawali dengan kegiatan perencanaan, dimana dapat meliputi perencanaan program beserta budgetingnya serta pengumpulan (collecting) data muzakki dan mustahiq, kemudian pengorganisasian meliputi pemilihan struktur organisasi (Dewan pertimbangan, Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana), penempatan orang-orang (amil) yang tepat dan pemilihan system pelayanan yang memudahkan ditunjang dengan perangkat lunak (software) yang memadai, kemudian dengan tindakan nyata (pro active) melakukan sosialisasi serta pembinaan baik kepada muzakki maupun mustahiq dan terakhir adalah pengawasan dari sisi syariah, manajemen dan keuangan operasional pengelolaan zakat. 4 (empat) hal diatas menjadi persyaratan mutlak yang harus dilakukan terutama oleh lembaga pengelola zakat baik oleh BAZ (Badan Amil Zakat) maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang profesional.

Tujuan besar dilaksanakannya pengelolaan zakat adalah (1) meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat. Sebagaimana realitas yang ada dimasyarakat bahwa sebagian besar umat Islam yang kaya (mampu) belum menunaikan ibadah zakatnya, jelas ini bukan persoalan “kemampuan” akan tetapi adalah tentang “kesadaran ibadah zakat” yang kurang terutama dari umat Islam sendiri. Hal ini menyimpan pekerjaan rumah tersendiri bagaimana secara umum umat Islam meningkat kesadaran beragamanya.

(2) meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Zakat adalah merupakan salah satu institusi yang dapat dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau menghapuskan derajad kemiskinan masyarakat serta mendorong terjadinya keadilan distribusi harta. Karena zakat itu dipungut dari orang-orang kaya untuk kemudian didistribusikan kepada mustadz’afiin (fakir miskin) di daerah dimana zakat itu dipungut. Jelas hal ini akan terjadi aliran dana dari para aghniya kepada dhuafa dalam berbagai bentuknya mulai dari kelompok konsumtif maupun produktif (investasi). Maka secara sadar, penunaian zakat akan membangkitkan solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan sosial dan pada gilirannya akan mengurangi derajad kejahatan ditengah masyarakat. Lembaga zakat harus memahami peranan ini, sebagaimana Qur’an sendiri menfirmankan, “… Kaila yakuna dhulatan Bainal Aghniya’a Minkum…” agar harta itu tidak saja beredar diantara orang-orang kaya saja disekitarmu.

Dan terakhir, (3) meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. Setiap lembaga zakat sebaiknya memiliki database tentang muzakki dan mustahiq. Profil muzakki perlu didata untuk mengetahui potensi-potensi atau peluang untuk melakukan sosialisasi maupun pembinaan kepada muzakki. Muzakki adalah nasabah kita seumur hidup, maka perlu adanya perhatian dan pembinaan yang memadai guna memupuk nilai kepercayaannya. Terhadap mustahiqpun juga demikian, program pendistribusian dan pendayagunaan harus diarahkan sejauh mana mustahiq tersebut dapat meningkatkan kualitas kehidupannya, dari status mustahiq berubah menjadi muzakki.

Ada 2 (dua) kelembagaan pengelola zakat yang diakui pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kedua-duanya telah mendapat payung perlindungan dari pemerintah. Wujud perlindungan pemerintah terhadap kelembagaan pengelola zakat tersebut adalah Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, serta Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Disamping memberikan perlindungan hukum pemerintah juga berkewajiban memberikan pembinaan serta pengawasan terhadap kelembagaan BAZ dan LAZ di semua tingkatannya mulai ditingkat Nasional, Propinsi, Kabupaten/Kota sampai Kecamatan. Dan pemerintah berhak melakukan peninjauan ulang (pencabutan ijin) bila lembaga zakat tersebut melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap pengelolaan dana yang dikumpulkan masyarakat baik berupa zakat, infaq, sadaqah, & wakaf.

Untuk mendapatkan sertifikasi atau pengukuhan dari pemerintah, setiap Lembaga Amil Zakat mengajukan permohonan kepada pemerintah dengan melampirkan :

a.Akte pendirian (berbadan hukum)

b.Data (base) muzakki dan mustahiq

c.Daftar susunan pengurus

d.Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang

e.Neraca atau laporan posisi keuangan, serta

f.Surat pernyataan kesediaan untuk diaudit oleh lembaga yang independen.

Selanjutnya setiap lembaga zakat yang telah mendapat sertifikasi dari pemerintah berkewajiban:

(a)segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang dicanangkan

(b)menyusun laporan termasuk laporan keuangan

(c)membuat publikasi laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa, kemudian

(d)menyerahkan laporan kepada pemerintah.

Teknis operasional pengelolaan zakat dilakukan oleh amil dengan beberapa kriteria sebagai berikut : memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, professional dan berintegritas tinggi.

Menurut perangkat perundang-undangan yang ada bahwa zakat yang dibayarkan melalui badan amil zakat (BAZ) atau lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mendapat sertifikasi dari pemerintah dapat digunakan sebagai faktor pengurang penghasilan kena pajak dari Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan menggunakan bukti setoran yang sah. Bukti Setoran Zakat yang sah harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut :

* Nama, alamat dan nomor lengkap pengesahan Badan Amil Zakat atau nomor lengkap pengukuhan Lembaga Amil Zakat

* Nomor urut bukti setoran

* Nama, alamat muzakki dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila zakat penghasilan yang dibayarkan dikurangkan dari penghasilan kena pajak penghasilan

* Jumlah zakat atas penghasilan yang disetor dalam angka dan huruf serta dicantumkan tahun haul

* Tanda tangan, nama, jabatan petugas Badan amil Zakat, tanggal penerimaan dan stempel Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.

Bukti setoran tersebut dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan rincian sebagai berikut:

Lembar 1 (asli), diberikan kepada muzakki yang dapat digunakan sebagai bukti pengurangan penghasilan kena pajak pajak penghasilan.

Lembar 2, diberikan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat sebagai arsip.

Lembar 3, digunakan sebagai arsip Bank Penerima, apabila zakat disetor melalui Bank.

Uraian selengkapnya dapat dibaca dalam Undang-undang RI nomor 38 tahun 1999, Keputusan menteri Agama RI nomor 581 tahun 1999 maupun Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat melalui Keputusan Dirjen Bimmas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000.


Zakat Accounting & Finance Management

Bagi Muzaki DSNI Amanah, saat ini akan semakin nyaman dengan kemajuan teknologi dan system pengelolaan keuangan zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Begitupun dalam penyaluran dan pemberdayaan zakat kepada mustahik atau orang yang menerima zakat, saat ini telah dilterapkan manajemen pengelolaan dana disamping program pemberdayaan yang efektif. Dan sebagai bentuk transparansi lemabaga, tahun 2006 dan tahun 2007, DSNI Amanah telah diaudit oleh Akuntan publik.

Bicara keuangan merupakan sesuatu yang kompleks karena ilmu keuangan memiliki nilai pasti yang dapat menjadi standart. Keberhasilan sebuah perusahaan atau usaha sangat ditentukan dalam pengelolaan keuangan. Begitu pula dalam pengelolaan sebuah Organisasi Pengelola Zakat juga sangat tergantung dalam pengelolaan keuangannya yang memiliki ketentuan standart dan system pelaporan yang khas. Manajemen Keuangan yang biasa digunakan oleh Organisasi Pengelola Zakat biasa disebut dengan ZAFAM (Zakat Accounting & Finance Management). Jenis akuntansi yang digunakan dalam ZAFAM yaitu Akuntansi Dana dimana memiliki sistem akuntansi dan penganggaran terpisah dan sistem akuntansi berpasangan; memiliki seperangkat catatan dan laporan yang terpisah melalui sistem akuntansi; serta memisahkan jenis & nama dana untuk tujuan tertentu.

Pembuatan jenis dana dalam suatu Organisasi Pengelola Zakat menggunakan jenis dan nama dana yang berbeda dengan oganisasi lain karena tergantung pada kebutuhan, perkembangan, visi dan misi serta struktur keuangan

Persamaan & Perbedaan Akuntansi Dana dengan Akuntansi Komersial

Persamaan Akuntansi Dana & Akuntansi Komersial mengikuti prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum:

1. Prinsip Konsistensi, di mana harus menggunakan metode akuntansi yang sama dari tahun ke tahun, agar laporan yang dihasilkan dapat diperbandingkan.

2. Prinsip Obyektivitas, yaitu harus digunakannya bukti-bukti yang sah sehingga laporan yang dihasilkan dapat diuji dan diandalkan.

3. Prinsip Materialitas, yaitu transaksi ekonomi yang cukup manfaatnya dan dikategorikan material harus dicatat dan dilaporkan.

4. Prinsip Pengungkapan yang Memadai, di mana setiap transaksi atau kejadian ekonomi harus diungkapkan secara jelas, memadai, dan teliti sehingga tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan.

5. Sama-sama memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan hasil operasi.Mengacu pada konsep dasar: Kesinambungan, Periodisasi akuntansi & Pengukuran dalam nilai mata uang

Perbedaan antara Akuntansi Dana & Akuntansi Komersial: yang pertama pada tujuan dimana akuntansi dana bertujuan untuk mengukur pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan pada akuntansi komersial untuk mengukur tingkat keuntungan. Kedua, Akuntansi dana terdiri dari beberapa jenis dana sedangkan akuntansi komersial hanya ada satu entitas akuntansi. Ketiga, dalam akuntansi dana laporan penerimaan dan pengeluaran dana dilaporkan dalam laporan neraca dan laporan aktivitas sedangkan pada akuntansi komersial tidak dilaporkan dalam laporan aktivitas. Keempat, tingkat flesibilitas dalam akuntansi dana kurang karena sangat dipengaruhi oleh peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku sedang pada akuntansi komersial bersifat lebih fleksibel.

Jenis-jenis Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat

Ada empat jenis laporan keuangan dalam Organisasi Pengelola Zakat yang wajib ada pada tiap – tiap jenis dana, yaitu:

N E R A C A

Bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Berguna untuk menilai kemampuan organisasi dalam memberikan jasa secara berkelanjutan dan menilai likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA (LSPD)

LSPD menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain serta bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program. LSPD berguna untuk mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan lembaga dalam memberikan jasanya dan menilai pelaksanaan tanggungjawab dan kinerja pengelola

LAPORAN ARUS KAS (LAK)

LAK bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Penyajiannya disusun dengan menggunakan metode langsung, ditambah pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan non kas (sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas laporan keuangan berisi mengenai gambaran umum lembaga berupa sejarah, visi dan misi, maksud dan tujuan, susunan pengurus. Kebijakan akuntansi, ruang lingkup kegiatan dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang penting disetiap komponen.

Selain harus ada empat jenis laporan diatas, Organisasi Pengelola Zakat juga harus memperhatikan beberapa hal dalam setiap transaksi keuangannya diantaranya:

1. Setiap penerimaan dan pengeluaran harus diketahui jenis dananya, sehingga setiap jenis dana yang ada dapat diketahui saldonya.

2. Setiap penyaluran dana yang ada harus sesuai dengan ketentuan syari’ah.

3. Jika ada penerimaan dalam bentuk barang dalam akuntansi menghendaki barang tersebut dinilai dalam satuan moneter (dalam rupiah), sesuai dengan nilai pasarnya (jika diketahui) atau nilai taksirannya.

Aturan Akuntansi Untuk Organisasi Pengelola Zakat Di Indonesia

Ikatan Akuntansi Indonesia telah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba (PSAK No. 45) dimana tujuan laporan keuangan untuk menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para pengguna laporan keuangan, antara lain: penyumbang, anggota organisasi, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi.

Pada bulan Mei 2008 ini telah dilakukan Public Hearing Exposure Draft PSAK No. 109: Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dan Ikatan Akuntan Indonesia. Dengan adanya PSAK khusus untuk Oganisasi Pengelola Zakat ini harapannya kedepan setiap lembaga zakat akan mampu menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar dan dapat menghasilkan laporan yang sepadan antar lembaga zakat. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang relevan, handal, dapat dibandingkan dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi manajemen keuangan maupun dari sisi syariah.

Zakat Sebagai Pengurang Pendapatan Kena Pajak

Dalam aturan yang berlaku di Indonesia bahwa zakat yang dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dapat menjadi pengurang atas pendapatan kena pajak. Hal ini berdasarkan pada:

UU 38 Tahun 1998 pasal 14 ayat (3) yang menyatakan: Zakat yang telah dibayarkan kepada BAZ atau LAZ dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak ang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

UU PH 17 / 17 Tahun 2000 Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan:

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan….

harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, keuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi peeluk agami Islam dan atau wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah

Berdasarkan ketentuan diatas, maka pada praktiknya zakat yang dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dapat menjadi pengurang atas pendapatan kena pajak. Dirjen Pajak telah menyediakan kolom khusus untuk zakat dalam isian SPT (Surat Pajak Tahunan) sebagai komponen pengurang atas pendapatan kena pajak.


Antara Zakat & Pajak

Terdapat perbedaan pokok antara zakat dan pajak, yang menyebabkan keduanya tidak mungkin secara mutlak dianggap sama meskipun dalam beberapa hal terdapat beberapa persamaan diantara keduanya. Beberapa perbedaan mendasar tersebut diantaranya, pertama, dari segi nama. Secara etimologis, zakat berarti bersih, suci, berkah, tumbuh, maslahat dan berkembang. Sedang pajak, berasal dari kata al-dharibah yang berarti beban. Kadang kala juga diartikan sebagai al-jizyah yang berarti pajak tanah, upeti.

QS. At-Taubah[9]: ayat 29 menerangkan hal ini, ”Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), yaitu orang-orang) yang diberi al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”. Tafsir Departemen Agama RI pada catatan kaki no.638, memberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan jizyah adalah pajak kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam sebagai perimbangan jaminan keamanan diri mereka sendiri.

Kedua, Dari segi dasar hukum dan kewajibannya. Zakat ditetapkan berdasarkan nash-nash Al-Qur’an dan hadist nabi yang bersifat qathi’ (pasti), sehingga kewajibannya bersifat mutlak atau absolut dan sepanjang masa kepada kaum muslimin dan merupakan salah satu rukun di dalam agama Islam, sedang pajak hanya merupakan ketentuan pemerintah yang ditetapkan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Ketiga, dari segi batas nishab dan ketentuannya. Zakat memiliki nishab (batas minimal) harta yang dikenai wajib zakat dan ketentuan nishab ini datang dari Allah SWT. Demikian juga kadar zakat yang akan dikeluarkan ditentukan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, sedang pajak besarnya tergantung pada kebijakan dan kekuatan pemerintah baik mengenai objek, persentase, harga dan ketentuannya. Bahkan ditetapkan atau dihapuskannya pajak tergantung kepada pemerintah.

Keempat, dari segi sasarannya. Zakat harus dipergunakan untuk kepentingan mustahik yang berjumlah delapan asnaf, sedang pajak dapat dipergunakan dalam seluruh sektor kehidupan, sekalipun dianggap sama sekali tidak berkaitan dengan ajaran agama.

Letak persamaan sasaran pajak dan zakat adalah semua bidang dan sektor pembangunan yang dibiayai dari dana zakat, kecuali: (1) untuk agama non Islam, (2) untuk aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (3) yang tidak mengandung taqarrab (kebajikan, kebaikan menurut ajaran Islam), dan (4) yang berbau maksiat dan atau syirik menurut ajaran Islam (Sjechul Hadi Permono, 1995). Selain itu, niat khusus yang menyertai pengeluaran zakat sebagai ibadah dan pendekatan diri kepada Allah SWT tidak dapat dipersamakan dengan niat saat membayar pajak kepada pemerintah.

Dari uraian tersebut diatas, dapatlah diketahui secara jelas bahwa zakat dan pajak, meskipun pada beberapa sisi memiliki kemiripan dan persamaan, akan tetapi pada sisi-sisi yang lain, memiliki berbagai perbedaan yang sangat mendasar. Karenanya, tidak mungkin antara keduanya dianggap sama secara mutlak. Keberadaan zakat bersifat abadi, sementara keberadaan pajak sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam bentuk undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya dibawah undang-undang. Demikian pula zakat hanya diwajibkan kepada kaum muslimin yang memenuhi persyaratan obyek atau sumber zakat, sedangkan pajak berlaku pada setiap warga negara dengan tidak membedakan agama yang dianutnya. Demikian pula dalam aspek sasaran dan pemanfaatannya.

Wallahu’alam.

Iklan

2 Comments

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s