UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Tujuan : Masyarakat/audiens mengetahui seluk beluk wakaf dan konsekuensi hukumnya.

Pasal 40:

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang;

a. dijadikan jaminan

b. disita

c. dihibahkan

d. dijual

e. diwariskan

f. ditukar

g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya

Pasal 44 :

Nazir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf, kecuali atas izin tertulis darin Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 32 :

Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional

Pasal 43:

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produksi antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pegembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari’ah. Yang dimaksud dengan Lembaga Penjamin Syari’ah adalah badan hukum yang menyelenggarakan, kegiatan penjaminan atas suatu usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui skim asuransi syari’ah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

About these ads