RAGAM WALI NIKAH

RAGAM WALI NIKAH

Perwalian memiliki ragam dan peringkat , baik karena sebab nasab atau kekuasaan Negara.Selama ini banyak orang beranggapan salah terhadap penghulu atau petugas kantor urusan agama (KUA) .Penghulu atau petugas KUA itu dianggap sebagai tak hanya petugas yang menikahkan, tapi juga sekaligus wali yang menikahkan. Tentu, anggapan itu salah. Penghulu atau petugas KUA hanya bertugas sebagai pencatat nikah bagi pasangan yang beragama islam.Sementara yang menikahkan selaku wali adalah walinya sendiri.

Dalam perwalian ditentukan melalui empat jalur. Pertama jalur nasab ke atas, ayah , kakek, dan seterusnya. Kedua, jalur nasab keturunan ayah kebawah (ashabah).Ketiga, adalah hubungan pemerdekaan untuk kalangan hamba sahaya.Dan keempat, jalur kekuasaan (hakim).

Lantas siapa saja wali itu? Wali yang paling dekat dan paling berhak te ntu adalah ayah (ab), dan kemudian kakek (jad).Ayah dan kakek (Ayah dari ayah, bukan ayah dari ibu) memiliki gelar sebagai wali Mujbir atau wali yang berhak memaksa kepada anaknya. Menurut imam Syafi’I, jika ada ayah, maka wali yang lain tidak diperlukan lagi (Bidayatul Mujtahid)Berbeda dengan kedudukan wali yang lain yang tidak memiliki hak memaksa terhadap wanita yang dinikahkanya. Bahkan, menurut Syaikh Ibrahim Al-Bajuri dalam Hasyiyah atas karya ibu Qasim al-Ghazzi, ayah kakek (mbah buyut) juga memilki hak yang sama dengan ayah dan kakek.

Jika tidak ada, ayah buyut juga bisa menjadi wali dan seterusnya ( wa in’ala). Tentu, kakek dan buyut ini memiliki peran yang tinggi itu jika tidak ada ayah. Jika ada ayah, maka ayahlah yang memiliki peran tertinggi dalam pernikahan.

Menurut Al-Bajuri, hubungan yang lebih dekat diutamakan disbanding hubungan yang lebih jauh.

Jika hubungan ke atas tidak ada, maka kemudian dicari hubungan menyamping, yaitu saudara.Pertama adalah saudara kandung (seayah dan seibu/akh syaqiq). Jika tidak ada, maka dicari saudara seayah (beda ibu/akh liab).

Peringkat berikutnya adalah anak saudara laki-laki kandung (kemenakan laki-laki dan anak saudara kandung/ibnu akh saqiq) dan nasab seterusnya.Misalnya anak dari anak saudara kandung.Kemudian anak dari anak saudara seayah (ibnu akh liab), dan pertalian darah kebawah seterusnya.

Jika tidak ada, kemudian beralih keatas secara menyamping , yaitu paman ( saudara ayah) yang sekandung (seayah seibu/’am liab). Semua hubungan disini dari bapak, tidak ada hubungan dari ibu. Paman atau saudara ibu tidak memiliki hak dan kewenangan dalam perwalian.

Jika tidak ada, maka dicari anak dari paman  (saudara sepupu/ibnu am syaqiq) yang sekandung. Jika tidak ada, dicari anak dari paman seayah (ibnu ‘am liab).Jika tidak ada juga maka terus dicari laki-laki yang memiliki hubungan ke bawah (wa in safula) dari pertalian keluarga itu. Bisa terjadi cucu laki-laki dari paman kandung atau cucu laki-laki dari paman seayah, dan seterusnya.Dalam kaitan ini juga tetap diprioritaskan hubungan yang paling dekat sebagai yang berhak menjadi wali.

Jika tidak ada para wali yang disebutkan diatas, bagi wanita yang merdeka, dengan ketiadaan para wali tersebut maka hak perwalian itu kemudian jatuh kepada hakim (Negara) melalui perwakilan yang telah ditunjuk oleh Negara yang dalam hal ini adalah penghulu atau petugas kantor urusan Agama (KUA).Dengan demikian  petugas KUA tidak hanya sebagai petugas pencatat pernikahan saja, namun juga berfungsi sebagai wali yang kemudian disebut dengan istilah wali hakim.

Bahkan sebenarnya wali hakim bisa memiliki fungsi utama dalam berbagai kasus perkawinan .Misalnya wali yang tinggal ditempat yang jauh yang tak mungkin dihadirkan. Atau kondisi wali yang sakit, tengah menunaikan ibadah haji, atau dipenjara yang tak mendapatkan dispensasi keluar sementara untuk menjadi wali. Atau jika peringkat   wali hanya ada hubungan jauh , misalnya anak paman seayah, maka menurut Al-Bajuri, pernikahan bisa dilakukan oleh wali hakim.Begitu juga jika ada pertentangan antara pengantin wanita dan Wali, maka hakim bisa menjadi wali.

Penentuan keabsahan petugas Departemen agama atau KUA sebagai wali hakim sudah menjadi keputusan para ulama tahun 1954 yang menetapkan bahwa kekuasaan pemerintahan RI  adalah sah secara hokum islam  dan wakil dari pemerintah yang ditunjuk didaerah-daerah juga sah menjadi wali hakim. Karena pemerintah telah menunjuk Departemen agama dan aparat di bawahnya sebagai instansi yang mengurus perkawinan kaum muslimin Indonesia, maka petugas KUA tak diragukan lagi keabsahan perannya sebagai wali hakim. Penjelasan ini semakin dikukuhkan dengan keputusan menteri agama nomor 2 tahun 1987.

Hal ini didasarkan hadis sahih Rasulullah dari Aisyah yang menyatakan :

(Sultan-lah yang menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali).                        Kalimat ini juga dibuat dalam redaksi yang berbeda atau juga dalam bahasa selain Arab yang dipahami semua pihak yang terkait dengan pernikahan itu.

(majalah bulanan Perkawinan dan Keluarga No. 431/XXVI/2008 HAL ; 57-59)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s