PENGEMBANGAN OBYEK WAKAF

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Islam mendorong semua jenis kegiatan ekonomi yang bersumber pada perintah Al-Qur’an dan Al-Hadits. Islam menolak monopoli sumber daya oleh segelintir kalangan yang memikirkan diri sendiri. Islam memperkenankan orang untuk memiliki harta benda fungsional dan mendorong penggunaan modal secara produktif dan bermanfaat.

Perwakafan merupakan sarana utama dalam pendistribusian aset dan kekayaan umat. Melalui perwakafan diharapkan sumber-sumber ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada orang-orang kaya saja tapi juga terdistribusi kepada sebagian kalangan yang sangat membutuhkannya. Dalam Islam perwakafan merupakan doktrin agama sedang dalam perekonomian perwakafan merupakan sarana yang signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan. Dengan demikian, ekonomi dalam Islam masuk dalam bagian penting ibadah.

Obyek-obyek perwakafan harus dikelola dengan menggunakan perencanaan yang proporsional. Perencanaan tidak lain daripada memanfaatkan obyek-obyek perwakafan secara sistematik untuk mencapai tujuan tertentu dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai kehidupan yang berubah-ubah.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan aturan pelaksanaannya (PP Nomor 42 Tahun 2006) menandai era baru pada dunia perwakafan di negeri ini. Undang-undang diterbitkan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya serta meningkatkan perkembangan Islam di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Wakaf dapat dikembangkan secara produktif dan dikelola oleh nazhir yang profesional

2. Hasil pengembangan obyek wakaf dapat menunjang proses pembangunan dalam segala bidang

3.  Terwujudnya kesejahteraan umat berdasarkan konsep Islam

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penyusunan masalah ”Pengembangan Obyek Wakaf” adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran bagi pengelola wakaf (nadzir) dalam usaha mengembangkan potensi wakaf

2. Meningkatkan SDM nadzir wakaf khususnya dalam upaya mengembangkan obyek wakaf

3. Untuk melengkapi makalah-makalah sejenis sebelumnya

D. Permasalahan

Dalam usaha mengembangkan objek wakaf terdapat permasalahan permasalahan antara lain:

1. Kurangnya informasi mengenai bentuk – bentuk model /pengembangan objek wakaf

2.  Kurangnya pengetahuan nazhir dibidang perwakafan terutama untuk wakaf produktif

3.  Pengembangan wakaf yang ada belum ditangani secara profesional

E.         Pemecahan masalah

Dari tiga pokok permasalahan yang adanya langkah-langkah sebagai berikut :

1. Adanya sosialisasi tentang perwakafan secara serius dan berkesinambungan

2. Adanya bantuan diklat dan sejenisnya dari Pemerintah untuk mencetak nadzir yang profesional

3.  Dalam pengembangan objek-objek wakaf tidak meninggalkan prinsip-prinsip dasar Islam

PEMBAHASAN

Obyek wakaf sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Dan hal ini berubah sesuai dengan perubahan keadaan sejauh tidak bertentangan perintah Al Qur’an dan Hadist. Pengembangan obyek wakaf harus Tujuan dari pengembangan bergerak ke arah suatu sintetis yang wajar antara sarat pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan pengembangan wakaf secara optimal tersebut maka terlebih dahulu perlu adanya langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pendataan atau inventarisasi obyek perwakafan yang berisi informasi mengenai bentuk obyek wakaf, lokasi obyek wakaf, pemanfaatan obyek wakaf, nadzir atau pengelola wakaf, program kerja nadzir dan lain-lain yang relevan dengan hal ini.

2. Penyusunan atau planning jangka pendek, menengah dan panjang. Perencanaan ini hendaknya direlevansikan dengan program kerja dalam bidang sosial ekonomi dalam arti luas, sehingga dapat diperoleh suatu diskripsi jumlah dana yang dibutuhkan untuk setiap program dan beberapa dana yang mungkin akan dihasilkan melalui pendayaan obyek-obyek wakaf secara produktif.

3. Dengan memperhatikan potensi obyek wakaf, maka dapat ditentukan prioritas pemanfaatannya. Apakah lebih bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan social atau dikelola secara ekonomi sehingga obyek-obyek wakaf akan memberikan nilai tambah dari institusi wakaf. Atau mungkin dapat ditempuh suatu strategi kombinasi, secara pemanen sebagian obyek wakaf dapat dimanfaatkan secara produktif untuk pengembangan ekonomi masyarakat.,

4. Dalam pendayagunaan dan pengembangan obyek wakaf perlu diaplikasikan prinsip-prinsip managemen kontemporer yang sesuai dengan ajaran Islam, artinya obyek wakaf tersebut harus dikelola secara professional oleh manager professional.

Untuk mengoptimalkan fungsi perwakafan, dengan berorientasi pada sosial dan ekonomi, maka negara dan masyarakat (swasta) perlu berperan serta. Partisipasi negara, terutama penyediaan fasilitas (kemudahan) dan pengaturan wakaf yang memberikan dorongan dan motivasi untuk mengoptimalkan tujuan-tujuan wakaf itu. Namun, sejauh ini belum dijumpai peraturan perundang-undangan mengenai pemanfaatan tanah wakaf untuk tujuan ekonomis (mendapat keuntungan).

Peran serta masyarakat (swasta), kecuali penyediaan obyek wakaf itu sendiri, juga pihak swasta diharapkan bersedia menjadi sponsor dalam usaha-usaha yang akan direalisasikan. Secara garis besar kegiatan-kegiatan optimalisasi tanah wakaf secara ekonomis dapat dikategorikan kedalam tiga kelompok, yaitu :

1. Usaha-usaha pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan lain-lain yang dilegalkan oleh syari’ah.

2. Usaha-usaha industry, pabrik genteng, keramik dan lain-lain, termasuk industri ringan dan berat serta usaha dalam bidang karoseri mobil dan assembling mobil.

3. Usaha-usaha dalam bidang real estate, perkantoran, perhotelan, restoran dan lain-lain yang tidak bertentangan dengan syari’ah.

Hasil perwakafan. Dalam bidang social, hasil perwakafan dapat pula dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan pihak swasta mungkin dapat bekerja sama (bagi hasil) dengan nadzir wakaf menurut syarat-syarat yang disepakati bersama. Mungkin pula pihak swasta mengelola sepenuhnya misal nya sebagai “non profitable investor” atau orang yang menanamkan modalnya tanpa mengharapkan suatu keuntungan, dengan kata lain seluruh keuntungannya diberikan kepada pihak nadzir wakaf. Kemungkinan lain, pihak swasta dapat menyediakan sejumlah dana dalam bentuk infaq atau sodaqoh yang akan digunakan sebagai modal kerja untuk pengembangan obyek wakaf secara ekonomis.

Dari hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dapat diketahui bahwa hasil dari pengelolaan obyek perwakafan dapat diberikan kepada fakir miskin, keluarga wakif yang memiliki penghasilan yang relatif rendah, insan-insan yang berjuang dijalan Allah dan para tamu pemerintah baik daerah maupun manca negara. Hasil perwakafan tersebut dapat dimanfaatkan oleh fakir miskin dan keluarga wakif untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka serta dapat dijadikan modal untuk mendirikan suatu usaha baik dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, industri dan lain-lain sehingga dengan adanya usaha tersebut dapat meningkatkan penghasilan mereka.

Hasil perwakafan juga dapat dimanfaatkan untuk membiayai insan-insan yang berjuang di jalan Allah SWT dalam usaha mensosialisasikan dan mempertahankan konsep Islam. Selain itu hasil wakif dapat diberikan kepada peserta edukasi yang cerdas namun kurang mampu dalam pembiayaan pendidikannya. Bentuk pemberiannya dapat berupa beasiswa pendidikan. Hal ini dilaksanakan sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan sumber daya manusia khususnya insan-insan muslim. Hasil perwakafan juga dapat digunakan untuk membiayai semua kebutuhan para tamu pemerintah baik dari daerah maupun manca negara yang berkunjung untuk mengadakan kerja sama dalam bidang tertentu.

Dalam konteks lain, hasil dari obyek perwakafan dapat diberikan dalam menunjang proses pembangunan dalam segala bidang. Misalnya dalam bidang politik, proses pemilihan umum, pemilihan pemimpin mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai tingkat negara, serta usaha membangun infrastruktur keamanan suatu daerah atau negara dapat dibiayai dari para penghuni panti asuhan, membiayai pengobatan penderita AIDS dan korban narkoba.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

1. Paradigma baru pengembangan obyek wakaf perlu untuk disosialisasikan kepada masyarakat mengingat memiliki potensi ekonomi yang sangat besar

2.  Nazhir dituntut untuk bisa mengikuti/mempelajari metode-metode pengembangan obyek wakaf

3. Pengembangan obyek wakaf merupakan kebutuhan mutlak dalam upaya mensejahterakan umat

B. Rekomendasi

1.    Perlu dilakukannya sosialisasi tentang perwakafan secara berkesinambungan

2.    Dibutuhkannya nazhir yang terlatih dan professional dalam menangani masalah yang berkaitan dengan Pengembangan Obyek Wakaf

3.    Dibutuhkan peran serta Pemerintan baik berupa bantuan materi maupun spiritual

Nilai ekonomi yang pokok berangkat dari suatu realitas bahwa hak milik atas segala sesuatu adalah pada Allah sedangkan seluruh umat manusia adalah khalifah-Nya dibumi dan setiap orang memiliki bagian dalam sumber dayanya. Demikianlah setiap orang berhak berperan serta dalam proses produksi dan tidak ada satu bagian pun dari masyarakat yang diabaikan dalam proses distribusi.

Daftar Pustaka

Ditjen Bimas Islam, 2008. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004.

Ditjen Bimas Islam, 2008. PP No.42 tahun 2006,

Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004. Fiqh Wakaf,

Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004. Strategi Pengamanan Tanah Wakaf

Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004. Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s