DILEMA HUKUM MENGHADAPI NIKAH SIRI

DILEMA HUKUM MENGHADAPI NIKAH SIRI

Adalah suatu kenyataan dalam kehidupan di masyarakat kita akan menemukan  3 (tiga ) bentuk pasangan yang hidup bersama sebagai suami istri, yaitu  (1) hidup bersama dengan akad nikah dan memiliki akta nikah (2) Hidup bersama tanpa akad nikah dan tanpa akta nikah (kumpul kebo); (3) hidup bersama dengan akad nikah tetapi tanpa akta nikah. Bentuk yang ketiga inilah yang dimaksud dengan nikah sirri.

Menghadapi pasangan yang hidup bersama dengan akad nikah dan mempunyai akta nikah sangat mudah karena tidak ada problem hokum yang perlu dipecahkan.Sedangkan menghadapi pasangan yang hidup bersama tanpa akad nikah dan akta nikah juga mudah karena merupakan pelanggaran terhadap seluruh komponen hokum yang bersifat total dan tidak tertolong lagi.Tetapi menghadapi pasangan yang hidup bersama dengan akad nikah tetapi tanpa akta nikah ternyata sangat dilematis karena menghadapi problema hokum yang sangat rumit dan serba salah, yakni telah terjadi pelanggaran terhadap komponen hokum secara parsial.

Dilema hokum yang kita hadapi antara lain adalah bukankah nikah sirri itu sejakdahulu merupakan suatu pelanggaran hokum yang harus dicegah dan diberantas, dan bagi yang melanggar harus dikenakan sanksi hokum tetapi mengapa kok diitsbatkan ? memang dilematis karena jika ditsbatkan akan menimbulkan madlorot seakan-akan membuka peluang berke,mbangnya nikah sirri tetapi jika tidak diitsbatkan juga akan menimbulkan madlorot sehingga banyak perempuan dan anak-anak yang tidak mendapat perlindungan hokum dan keadilan, sehingga menjadi serba salah. Satu hal yang tidak boleh dilupakan bahwa didalam nikah sirri terdapat suatu akad nikah yang sah menurut syari’at Islam yang tidak mungkin dinafikan begitu saja karena ini berarti pengingkaran terhadap kebenaran agama.

Keadaan dilematis inilah yang harus dihadapi oleh para hakim diperadilan agama.Keadaan dilematis ini merliputi tiga aspek, yaitu aspek yuridis, sosiologis, maupun humanis. Secara Yuridids, hakim akan menghadapi paling tidak dua penmdapat yang bertentangan, yaitu antara sah dan tidak sah. Secara sosiologis, hakim akan menghadapi dua pihak yang sama-sama dirugikan.Sedang secara humanis, hakim akan menghadapi dua pihak yang sama menuntut perlindungandan jaminan kemanusiaan. Lebih dilematis lagi jika PPN sebagai mitra kerja pengadilan Agama yang berkompeten untuk menindaklanjuti putusan itsbat nikahnya PA, dengan alasannya sendiri, tidak mau mengadministrasikan itsbat nikah tersebut bahkan cenderung untuk menguji, menilai dan memvonis, diluar kewenangannya, bahwa putusan PA itu salah dan batal demi hokum. Hal ini akan menimbulkan problema hokum yang lebih rumit lagi serta akan menghambat pelayanan kepada masyarakat.

Mengapa nikah sirri ?

Nikah Sirri ialah akad nikah yang dilakukan secara sah dengan memenuhi ketentuan hokum materiil perkawinan tetapi tidak memenuhi ketetuan hokum formil sehingga tidak tercatat dan tidak punya akta nikah karena dilakukan diluar pengawasan PPN.

Pada umumnya nikah sirri terjadi karena adanya perbenturan antara beberapa prosedur hokum atau tata tertib/disiplin tertentu yang bertentangan dengan kepentingan pihak-pihak yang ingin melakukan akad nikah secara sah.Meskipun mereka sebenarnya tidak mengalami hambatan untuk memenuhi syarat hokum materiil perkawinan tetapi karena adanya prosedur hokum atau tata  tertib / disiplin organisasi tertentu yang mengikat mereka sehingga mereka mengalami kesulitan untuk memenuhi ketentuan hokum formil yang berupa prosedur perkawinan. Misalnya, anggota TNI/ POLRI atau PNS yang karena dari perkawinan  dengan isteri pertama tidak punya anak kemudian inmgin menikah lagi tetapi karena disiplin organisasi tidak memungkinkan ia berploigami secara resmi maka mereka menempuh nikah sirri karena tidak ingin melanggar hokum agama.

Hal-hal tersebut biasanya memdorong mereka untuk melakukan nikah sirri.Selama perbenturan hokum tersebut masih ada maka slit untuk dihindari terjadinya nikah sirri.

Problema hokum yang Timbul

Nikah sirri semacam ini mengandung banyak problema ,antarab lain (1) tidak punya kepastian tentang sahnya nikah karena belum diuji apakah perkawinan tersebut memenuhi syarat rukun nikah menurut hokum islam; (2) tidak mempunyai kekuatan hokum karena tidak punya alat bukti berupa akta nikah sehingga oleh hokum dianggap tidak pernah ada perkawinan ; (3) karena dianggap tidak pernah ada perkawinan maka (a) Nikah sirri tidak menimbulkan hubungan hokum dan akibat hokum yang berupa hak dan kewajiban antara suami istri;

(b) tidak menimbulkan hubungan hokum dan akibat hokum antara ayah dengan anak yang dilahirkan ibunya: (c) tidak menimbulkan hubungan hokum dan akibat hokum terhadap pihak (d) Tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perkawian yang baru sebagaimana diatur dalam pasal 24 UUP; (e) tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak oleh pihak wanita  (isteri) dan anak-anaknya ; (f) tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian; (g) tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana berdasarkan ketentuan pasal 279 KUHP.

Semua itu (a-f) dapat diatasi jika nikah sirri tersebut telah ditsbatkan oleh PA dan dicatatkan pada PPN yang berwenang .(4) Nikah Siri merupakan tindak pidana pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana, pidana penjara maupun denda.

Penyelesaian hokum Nikah Siri

Dalam rangka penegakan hokum dan keadilan serta untuk melindungi pihak-pihak yang dirugiakan akibat nikah siri maka diperlukan penyelesaian hokum terhadap nikah siri.Penyelesaian hokum ini meliputi :

1.Pengujian terhadap akad nikah melalui itsbat nikah di PA agar diperoleh kepastian hokum sehingga pihak-pihak yang berkepentingan nantinya dapat memperoleh perlindungan hokum dan keadilan.

2. Dalam hal terjadi nikah siri poligami (nikah siri dengan istri kedua dan seterusnya ) maka harus diuji pula apakah syarat-syarat poligami telah terpenuhi.

3. Penuntutan terhadap siapapun yang melanggar hokum dalam nikah siri tersebut ke pengadilan negeri guna tegaknya hokum dan keadilan serta untuk mencegah terjadinya nikah siri.

Dengan demikian maka problema hokum sebagaimana tersebut diatas dapat terselesaikan dan orang-orang yang akan melakukan nikah siri dapat dicegah atau dikurangi.

Tugas hakim / PA menghadapi nikah siri

Tugas hakim / PA yakni menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya  tanpa memandang apakah subyek hukum itu bersalah atau tidak dalam rangka memberikan pelayanan hukum dan keadilan. Pemeriksaan di PA bertujuan untuk menyelesaikan problema  hukum yang terjadi.

Dalam menyelesaikan setiap kasus yang biasanya selalu bersifat dilematis maka PA berpedoman pada kaedah fiqhiyah yang artinya  :”Apakah dua mafsadad ( kerusakan ) saling berhadapan maka harus dijaga mafsadad yang lebih besar dengan menerjang mafsadad yang lebih ringan”.

Dalam menghadapi  perkara itsbat nikah siri maka hakim / PA akan memeriksa dan mempertimbangkan secara yuridis, sosiologis, maupun humanis. Secara Yuridis, hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan apakah akad nikah tersebut telah dilakukan dengan memenuhi syarat hukum materiil perkawinan sehingga dapat ditetapkan sebagai perkawinan yang sah.Pemeriksaan tersebut meliputi (1) Apakah masing-masinmg suami istri telah memenuhi syarat hukum materiil untuk melakukan perkawinan; ( 2) Apabila pada diri suami dan / atau istri  ternyata terdapat kekurangan syarat untuk melakukan perkawinan maka apakah kekurangan tersebut menghalangi sahnya akad nikah dan dapat diselesaikan dalam pemeriksaan perkara ini : (3) Apakah wali nikah orang yang sah untuk menjadi wali  nikah dalam pernikahan ini: (4) Apakah saksi nikah orang yang sah menjadi saksi dalam akad nikah; (5) Apakah ijab qobul telah dilakukan secara sah dan dapat diketahui kapan , dimana, dan bagaimana akad nikah itu dilakukan: (6) Diketahui tentang maharnya; (7) Dalam hal nkah sirri poligami maka harus pula diperiksa apakah syarat-syarat poligami telah terpenuhi: (8) Apakah tidak ada hal-ahal yang mengahalangi sahnya  akad nikah sehingga tidak ada halangan untuk ditsbatkan, yakni dinyatakan sebagai perkawinan yang sah.

Apabila dalam pemeriksaan tersebut hakim menemukan adanya halangan untuk ditsbatkan sepeerti terdapat bukti yang kuat yang menafikan syahnya akad nikah tersebut atau terdapat alasan yang kuat untuk membatalkan perkawinan karena melanggar hukum materiil perkawinan maka perkara itsbat nikah tersebut harus ditolak. Akan tetapi jika terbukti bahwa telah dilakukan akad nikah secara sah dan tidak ada halangan untuk ditsbatkan maka PA tidak mungkin menolaknya karena hal ini berarti ”Pengingkaran terhadap kebenaran hukum agama yang seharusnya ditegakkan”.

Untuk melengkapi pemeriksaan karena adanya hubungannya dengan administrasi hukum perkawinan maka hakim akan memeriksa pula apakah perkawinan tersebut pernah dicatatkan atau tidak dan apa sebabnya.

Secara sosiologis, hakim harus mempertimbangkan adakah pihak-pihak yang dirugikan dengan nikah sirri tersebut.Hakim akan mempertimbangkan dengan prinsip melindungi kerugian yang lebih besar. Sedangkan secara humanis , hakim akan berusaha agar masing-masing menyadari kesalahan dan kekurangannya serta mau saling memaafkan dan menghindari sikap mau menang sendiri, agar kerukunan dan kedamaian tetap terjaga dengan baik.Dengan demikian maka perkara akan akan dapat terselesaikan secara tuntas dan final dengan memenuhi aspek yuridis, sosiologis, maupun humanis.

Penyelesaian Hukum tindak Pidana Pelanggaran Nikah

Mengenai penyelesaian terhadap pelanggaran hukum pidana dalam nikah siri maka hal ini menjadi kewajiban PPN melaporkan ke kepolisian agar dilakukan penyidikan dan kemudian dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan  di Pengadilan Negeri.Hakimlah yang akan menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran dalam nikah siri.Penjatuhan hukuman ini dimaksudkan agar ketentuan hukum formil  dan administrasi  perkawinan dipenuhi oleh mereka yang akan  melakukan perkawinan.

Menurut ketentuan pasal 3 ayat (1) UU N0 22 tahun 1946, barangsiapa yang melakukan akad nikah dengan seorang perempuan tidak dibawah pengawasan  pegawai pencatat nikah atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 50,-(lima puluh rupiah). Dalam ayat (2) dinyatakan, barangsiapa menjalankan pekerjaaan   sebagai PPN dengan tidak adanya hak, dihukum kurungan  selama-lamanya 3 (tiga ) bulan atau denda sebanyak-banyaknya  Rp. 100,-(seratus rupiah)

Kemudian menurut ketentuan pasal 45 PP No. 9 tahun 1975 dinyatakan (a) Barang siapa yang tidak melaporkan rencana perkawinannya dalam waktu sekurang-kurangnya sepuluh hari kepada PPN , melakukan perkawinan  tidak dihadapan PPN, atau melakukan poligami tanpa izin pengadilan dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah); (b) Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8,9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-( tujuh ribu lima ratus rupiah);

Sedangkan untuk pencatatan putusan itsbat nikah siri dilakukan oleh PPN yang berwenang.Apabila PPN yang menerima pemberitahuan tentang adanya nikah sebagaimana dimuat dalam putusan pengadilan Agama maka hal ini diatur dalam pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) UU No. 22 tahun 1946.

Itsbat terhadap nikah sirri yang dilakukan setelah berlakunya UU perkawinan

Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf d KHI maka perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No .1 tahun 1974 dapat dimintakan itsbat nikahnya ke pengadilan Agama.Pada prinsipnya tidak ada larangan untuk mengajukan itsbat nikah terhadap perkawinan  yang dilakukan setelah berlakunya UU No .1 tahun 1974 tentang perkawinan.Sepanjang  memenuhi syarat untuk ditsbatkan tentu akan dikabulkan oleh pengadilan dan jika tidak memenuhi syarat tentu akan ditolak. Tidak ada satu pasal pun dalam UU perkawinan yang melarang itsbat nikah .Namun demikian, nikah sirri tetap merupakan suatu tindak pidana pelanggaran yang harus dikenakan sanksi hukuman agar para pelaku menjadi jera dan orang lain juga takut untuk melakukannya.

Penutup

Demikianlah sekedar catatan kecil tentang nikah Sirri.Tulisan ini tidak bermaksud mendukung nikah sirri..Hindarilah nikah sirri karena akan menimbulkan problema yang dilematis.(majalah bakti)

Iklan

3 Comments

  1. Kalo melacur itu aman ya pak…apalgi klo dilakukan dihotel b*5 …pasti lebih aman… tanpa razia…. apalagi klo dikapal pesiar jelas gk ada yg gerebek.. makanya jangan nikah siri nglonte ajah.. dikapal pesiar bawa duit segepok dosa gk apa apa yg ptg gk kena hokuman… jelas gk bermutu…yang benar disalahkan yag slalah dibenarkan.. hukum nikah siri itu syah..dan boleh mnurut islam.. dan para janda kaya itu gk butuh lelaki kaya butuhnya ya sesosok pria tulen. /lanangan yang bisa buat bantu2 jagain tokonya. Jagain hartanya betulin genteng dll. syarat2 nya ya dua2nya m. Ato tiga2nya sama2 nrimo makno rukun … yang tua bs menrima yg muda yg muda bs mnrima yg tua.. gk ada masalah.. jaman dulu nkah gk pake dicatatkan aman2 saja.. wong nyatanya klo dicatatkan yo mbayare mahal.. ribet.. kakean syarat… digratiskan itu cuma slogan. ..nyatanya mbayar dan zulit.. mendingan ppn.nya itu menggratiakan memberikan buku nikah gratia. Kpd yg pingin nikah jd tercatat semua. Kan tujuanya biar pada tercatat kan?… knapa dipersulit… kasih ajah buku nikah gratis..trus dicatat
    . Mau istrinya 1 2 3 4 catat ajah… kasih buku nikah beres kan..kan tercatat
    .semuanya… jadi syah semuanya… bukunya gratis.. jgn dimahal2in jgn disulit2…

    1. sdri Anomine@nikah di KUA, saat sekarang biayanya gratis termasuk buku nikahnya juga gratis, dan nikah siri yang memenuhi syarat dan rukun nikah memang sah, ini dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.”Dan inilah yang disebut Norma Agama, namun demikian membutuhkan norma hukum yaitu perlindungan negara, dan ini membutuhkan pembuktian berupa buku nikah, saksi-saksi, dan petugas pencatat nikah yang mengawasi dan bertanggung jawab atas sah dan tidaknya pernikahan dan ini dijamin Undang-Undang Nomor 1 pasal 2 ayat 2 tahun 1974 tentang perkawinan itu berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” dan jika nikah siri, namun tidak diketahui sah dan tidaknya itu yang bermasalah, seperti masih status isteri orang lain, masih dalam masa iddah, dan tidak memenuhi persyaratan dan rukun pernikahan, dan menghindari penipuan dan tidak kriminalitas seperti human traficking, ternyata cuma kedok untuk jual beli manusia, sebagai pelacur dan lain sebagainya maka demi perlindungan hukum ada yang namanya isbat nikah

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s