KPPU-PBNU Kerja Sama Tingkatkan Pengawasan Praktik Monopoli

KPPU-PBNU Kerja Sama Tingkatkan Pengawasan Praktik Monopoli

KPPU-PBNU Kerja Sama Tingkatkan Pengawasan Praktik Monopoli

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melakukan penandatanganan kerja sama tentang peningkatan pemahaman Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Siaran pers KPPU yang diterima di Jakarta, Rabu menyebutkan, penandatanganan kerja sama dilakukan antara Ketua KPPU, Dr Tresna P Soemardi dengan Ketua PBNU Dr KH Said Aqil Siraj di Jakarta, Rabu.

Tujuan UU No.5/1999 adalah untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, dan kecil.

Selain itu mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, terakhir terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha yang independen dalam satu dasawarsa terakhir telah melakukan berbagai kegiatan terkait tugasnya sebagai lembaga pengawas persaingan.

Selama waktu 10 tahun, KPPU sudah menerima 3.413 laporan, melakukan penanganan perkara sebanyak 248 dan telah memutuskan 184 perkara.

KPPU juga akan memberikan saran dan pertimbangan sebanyak 85 baik kepada pemerintah pusat maupun daerah. Untuk mendukung data kepentingan putusan dan saran pertimbangan, KPPU juga telah melakukan kajian di berbagai sektor.

NU sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang berdiri sejak 1926 adalah ormas dengan elbih dari 50 juta anggota yang secara struktur berada pada tingkat pusat hingga ranting. NU dalam kapasitasnya sebagai ormas telah banyak berkiprah dalam berbagai bidang sosial, politik dan ekonomi.

Sulit dihindari dari jumlah anggota tersebut warga NU baik langsung maupun tidak langsung telah menjadi korban dari kegiatan usaha yang tidak sehat. Banyak juga warga NU yang berprofesi sebagai pelaku usaha mendapat hambatan sebagai dampak dari terciptanya monopoli, kartel atau kegiatan usaha yang melanggara UU.No.5 tahun 1999.

http://id.news.yahoo.com/antr/20101208/tpl-kppu-pbnu-kerja-sama-tingkatkan-peng-cc08abe.html diakses tgl 8-12-2010 pkl 16.00

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s