MENGENAL DESA

Desa

Desa, atau udik, menurut definisi universal, adalah sebuah aglomerasi permukiman di daerah pedesaan (pedesaan). Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten, dipimpin oleh kepala desa, sedangkan di Kutai Barat, Kalimantan Timur, yang disebut kepala desa atau pejabat.

Istilah desentralisasi sejak desa dapat disebut dengan nama lain, seperti di Sumatera Barat disebut desa, di Bali disebut banjo dan di Papua dan Kutai Barat, Kalimantan Timur, disebut sebagai desa. Demikian pula, semua persyaratan dan institusi di desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa. Ini adalah salah satu pengakuan dan penghormatan bagi Pemerintah terhadap asal-usul dan adat istiadat setempat.

Definisi Desa menurut para ahli

R. Bintarto. (1977)
Desa adalah manifestasi disebabkan oleh unsur-unsur fisiografis geografis, sosial, ekonomi, politik, hubungan budaya lokal dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.

Sutarjo Kartohadikusumo (1965)
Desa adalah kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang sendiri berhak untuk menahan rumahtangganya terendah di bawah pemerintah kecamatan.

William Ogburn dan MF Nimkoff
Desa adalah sebuah organisasi kesatuan kehidupan sosial dalam wilayah terbatas.

SD Misra
Desa adalah kumpulan koleksi daerah pemukiman dan pertanian dengan batas-batas tertentu yang lebar antara 5-10 hektar.

Paul H. Landis
Desa ini daerah yang populasi kurang dari 2.500 orang dengan karakteristik sebagai berikut:

Memiliki kehidupan sosial yang saling kenal antra tahu ribuan nyawa
Ada perasaan yang sama tentang hubungan kebiasaan kesukuaan

Cara mencoba (ekonomi) adalah agraris yang aalah sangat dipengaruhi alam sekitarnya yang paling umum seperti iklim, kondisi alam, sumber daya alam, sementara non-pertanian adalah menjadi sampingan.
Tidak ada hukum. 22, 1999

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan di daerah Nasional dan Distrik.

Desa merupakan daerah yang ditempati oleh sejumlah orang sebagai kesatuan masyarakat termasuk kesatuan masyarakat hukum yang memiliki organisasi pemerintah terendah langsung di bawah Kepala dan hak untuk melakukan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Republik Indonesia;

Desa di Indonesia

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Kesatuan Pemerintah Republik Indonesia.

Desa ini tidak distrik bawahan, karena distrik merupakan bagian dari kabupaten daerah / kota, dan desa bukan merupakan bagian dari daerah tersebut. Tidak seperti Desa, Desa memiliki hak untuk mengatur wilayah yang lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah status desa.

Kewenangan desa adalah:

Memegang urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa
Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten / kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan publik.
Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota
Urusan pemerintahan lainnya yang disampaikan ke desa.

Pemerintahan Desa

Desa ini memiliki pemerintahannya sendiri. Pemerintah desa terdiri dari Pemerintah Desa (yang meliputi Desa dan Kepala Desa) dan Badan Musyawarah Desa (BPD)

Kepala Desa

Kepala desa di kepala pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala desa juga telah ditetapkan Peraturan Desa yang disetujui otoritas dengan BPD.

Kepala desa dipilih langsung oleh Kepala Pemilihan (Pilkades) oleh penduduk setempat. Persyaratan untuk menjadi kandidat yang cocok untuk Peraturan Pemerintah walikota tidak ada. 72 tahun 2005 sebagai berikut:

Takut Tuhan, Yang Mahakuasa
Setia kepada Pacasila sebagai negara, UUD 1945 dan Republik Indonesia, dan Pemerintah
Terendah berpendidikan SMP atau setara
Terendah 25-tahun
Bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa
Lokal desa
Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dengan hukuman minimal 5 tahun
Tidak dicabut hak suara
Kepala desa tidak pernah melayani maksimal 10 tahun atau 2 kali masa jabatan
Lainnya yang memenuhi syarat hukum yang disediakan untuk Kabupaten / Kota

Desa

Perangkat desa membantu walikota dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat terdiri dari Sekretaris Desa Desa Desa dan Perangkat Lain. Salah satu desa adalah sekretaris desa, yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil. Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Kabupaten / Kota atas nama Bupati / Walikota.
Perangkat lain desa ditunjuk oleh walikota desa, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. desa juga memiliki tugas untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Badan Musyawarah Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah manifestasi dari lembaga-lembaga demokrasi dalam pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku kepentingan, adat, kelompok profesional, pemimpin agama dan tokoh masyarakat lainnya atau pemimpin. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat / diusulkan lagi untuk masa jabatan berikutnya. Ketua dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap posisi sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa. Menetapkan Peraturan Desa berfungsi BPD dengan Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Keuangan Desa

Pelaksanaan urusan desa di bawah kewenangan desa didanai dari Anggaran Desa (APB Desa), bantuan pemerintah dan bantuan dari pemerintah daerah. Pelaksanaan urusan pemerintah lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa
Sumber pendapatan desa terdiri dari:

Pendapatan Desa, antara lain, desa terdiri dari hasil operasi, kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil kerja sama
Pembagian pajak Kabupaten / Kota
bagian dari Balanced Fund dan Pusat Keuangan Daerah
bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota untuk pelaksanaan urusan pemerintahan;
hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
Pinjaman desa
APB Desa terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan. APB Desa dibahas dalam rancangan pertemuan perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa dengan BPD APB ditetapkan setiap tahun oleh Peraturan Desa Desa.

Klasifikasi Desa

Desa ini dapat diklasifikasikan menurut:

Menurut kegiatan
Desa Agraria, merupakan mata pencaharian utama penduduk desa adalah di bidang pertanian dan perkebunanan.
Desa industri, desa yang mata pencaharian utama penduduk adalah di bidang industri rumah tangga kecil.
Desa nelayan, desa merupakan mata pencaharian utama penduduk adalah di bidang perikanan dan akuakultur.
[Sunting] Menurut tingkat perkembangan

Desa Mandiri

Desa mandiri adalah sebuah desa yang memiliki potensi tertentu, tetapi dikelola dengan baik, dengan karakteristik:
Daerah ke daerah terisolasi.
Jarang penduduknya.
Mata pencaharian agraria homogen.
Masyarakat adat memegang teguh.
Teknologi ini masih rendah.
Sarana dan prasarana yang kurang.
Sangat dekat hubungan.
Pengawasan sosial yang dilakukan oleh keluarga.

Desa swakarya
Desa swakarya adalah transisi atau peralihan dari desa ke desa swasembada. Karakteristik pedesaan wirausaha adalah:
Kebiasaan atau adat tidak mengikat penuh.
Sudah mulai alat menpergunakan dan teknologi
Desa swakarya tidak lagi terisolasi meskipun jarak dari pusat perekonomian.
Sudah memiliki tingkat ekonomi, infrastruktur pendidikan, lalu lintas dan lainnya.
Lalu lintas jalan antara desa dan kota agak lancar.

Desa-Kecukupan Diri

Desa swasembada adalah sebuah desa di mana orang telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensi yang sesuai dengan kegiatan pembangunan daerah. Karakteristik swasembada pedesaan
sebagian besar terletak di ibukota kabupaten.
padat-padat penduduknya.
tidak terikat oleh pabean
sudah memiliki fasilitas yang memadai dan tampaknya lebih maju dari desa-desa lainnya.
partisipasi masyarakat telah lebih efektif.

Potensi Desa

Potensi desa dibagi menjadi dua jenis:
Yang meliputi potensi fisik, air tanah, iklim dan cuaca flora dan fauna
Potensi non-fisik, termasuk; penduduk desa, lembaga desa sosial, dan aparat desa, jika potensi dimanfaatkan dengan baik, desa akan tumbuh dan desa akan memiliki fungsi, untuk daerah lainnya serta bagi kota.

Fungsi Desa

Fungsi desa adalah sebagai berikut:
Desa sebagai daerah pedalaman (pemasok kebutuhan bagi kota)
Desa merupakan sumber tenaga kerja tidak terampil untuk perkotaan
Desa merupakan mitra bagi pembangunan kota
Desa sebagai bentuk pemerintahan terkecil di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Karakteristik Masyarakat Desa

Kehidupan beragama di kota itu berkurang dibandingkan dengan kehidupan agama di desa.
Kota orang pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Yang penting di sini adalah individu manusia atau individu.

Pembagian kerja di antara warga kota juga lebih tegas dan memiliki batas yang nyata.
Kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan serta penduduk perkotaan lebih yang diperoleh dari penduduk desa.
Interaksi yang terjadi lebih sering didasarkan pada faktor kepentingan daripada faktor pribadi.
Pembagian waktu lebih menyeluruh dan sangat penting, untuk dapat mengejar kebutuhan individu.
Perubahan sosial tampak dengan kota-kota nyata, karena kota biasanya terbuka untuk mempengaruhi.

Pola penyebaran desa

Pola distribusi desa di Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu:
Pola memanjang (linier).
Pola ini dibagi memanjang menjadi 4 yaitu:
Pola yang mengikuti jalan. Pola desa yang terletak di kiri dan kanan jalan raya atau jalan umum. Pola ini banyak di dataran rendah.
Pola yang mengikuti sungai. Pola desa bentuk memanjang mengikuti bentuk sungai, umumnya ditemukan di daerah pedesaan.
Pola yang mengikuti rel kereta api. Pola ini banyak tersedia di pulau Jawa dan Sumatra, dekat dengan fasilitas transportasi untuk penghuninya.
Pola yang mengikuti pantai. Secara umum, pola desa seperti ini adalah desa nelayan yang terletak di daerah pantai yang landai.
Tujuan pola pemanjangan atau linier adalah pendekatan infrastruktur transportasi seperti jalan dan sungai, sehingga lebih mudah untuk melakukan perjalanan ke tempat lain jika ada kebutuhan. Selain itu, untuk memfasilitasi pengiriman barang dan jasa.
Pola Penyebaran Desa
Pola desa ini umumnya ditemukan di daerah pegunungan atau dataran tinggi berelief kasar. Unit perumahan membentuk kelompok kecil dan menyebar.
Pola Desa Tersebar
Pola desa ini adalah pola yang tidak teratur karena kesuburan tanah yang tidak rata. Pola desa tersebut terletak di daerah karst atau daerah berkapur. Topografi adalah negara yang sangat buruk.

Lembaga Masyarakat

Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan, yaitu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan mitra pemerintah dalam memberdayakan masyarakat pedesaan. Lembaga-lembaga sosial yang didirikan dengan Peraturan Desa. Salah satu fungsi adalah sebagai reservoir lembaga masyarakat dan menyalurkan aspirasi rakyat dalam pembangunan. Hubungan kerja antara lembaga-lembaga sosial bermitra dengan Administrasi Desa, konsultatif dan koordinatif.

Pembentukan Desa (Desa Divisi Administrasi)

Desa didirikan atas prakarsa masyarakat sehubungan dengan asal-usul desa dan kondisi sosial dan budaya lokal. Pembentukan desa dapat penggabungan beberapa desa, atau bagian dari desa bersandingan, atau perluasan desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang ada.

Desa dapat diubah atau disesuaikan berdasarkan status sebuah desa di sepanjang inisiatif Pemerintah Desa BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat. Desa desa berubah-kota, kepala desa dan perangkatnya pegawai negeri dibebankan.

Desa ini telah berubah statusnya menjadi kelurahan, kekayaan daerah dan kekayaan untuk dikelola oleh desa yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat lokal.
Desa ini memiliki fitur budaya khas atau adat istiadat lokal yang sangat mendesak,

Divisi Padukuhan Administrasi (Dusun)

Di daerah pedesaan dapat dibagi menjadi dusun-dusun atau padukuhan, yang merupakan bagian dari pemerintahan desa dan wilayah kerja yang ditentukan oleh peraturan desa

 

http://nasihatonline.engviet.com/desa/diakses tgl 14-4-2012 jam 07.00 wib

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s